Penulis: Editor RI

SIDRAP, SULSEL — Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa PT Berdikari United Livestock (PT BULS) bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tidak menerima Penyertaan Modal Negara (PMN). Penegasan ini disampaikan dalam zoom meeting antara petani lokasi Kampung Wala dan Ombudsman RI, yang berlangsung Kamis (16/1). Penjelasan tersebut sekaligus mematahkan klaim yang selama ini berkembang di lapangan, di mana PT BULS kerap disebut sebagai BUMN atau perusahaan negara, sehingga petani merasa ditakut-takuti dan enggan melakukan perlawanan. “Kalau tidak ada penyertaan modal negara, maka itu bukan BUMN. Secara hukum, PT BULS adalah perusahaan swasta yang berdiri sendiri,” tegas Ombudsman RI dalam pertemuan…

SIDRAP, SULSEL — Sikap Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam konflik agraria di lokasi Kampung Wala menuai tanda tanya besar dari publik. Alih-alih tampil sebagai pelindung masyarakat kecil, Bupati Sidrap justru dinilai lebih berpihak kepada perusahaan swasta mitra BUMN, PT BULS, ketimbang membela petani yang telah hidup dan menggantungkan nasibnya secara turun-temurun di wilayah tersebut. Penilaian ini menguat setelah terungkap fakta bahwa PT BULS bukan BUMN, melainkan anak perusahaan/mitra dari BUMN PT Berdikari. Fakta tersebut terkonfirmasi dalam audiensi petani Kampung Wala dengan Ombudsman RI pada Kamis, 15 Januari 2026. Selama ini, petani mengaku ditakut-takuti dengan narasi “BUMN”, seolah-olah perlawanan terhadap…

Makassar, Harapanrakyat.info – Aksi unjuk rasa yang dilakukan para pedagang Pasar Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, berujung ricuh. Para pedagang menolak rencana pembongkaran lapak yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka, Senin (12/1). Kericuhan terjadi saat massa pedagang memadati area pasar dan menuntut penjelasan langsung dari pihak pengelola. Pedagang menilai rencana pembongkaran dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah, sosialisasi yang memadai, maupun kejelasan terkait relokasi. “Kami kaget tiba-tiba mau dibongkar. Tidak ada kejelasan kami mau dipindahkan ke mana. Ini soal perut kami,” teriak salah seorang pedagang dalam aksi tersebut. Situasi semakin memanas ketika sejumlah pedagang berusaha menemui Direktur Utama dan Direktur Umum…

‎SIDRAP, Harapanrakyat.info Sulawesi Selatan— Sengketa lahan antara petani di Lokasi Kampung Wala dan BUMN PT BULS terus bergulir dan kini memasuki fase krusial. Persoalan yang sejak awal berkaitan dengan keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT BULS tidak lagi semata menjadi perdebatan administratif, melainkan juga menyorot keterlibatan aktif Lembaga Adat Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). ‎ ‎Sorotan publik menguat setelah beredar bukti visual berupa foto dan video yang menunjukkan adanya aktivitas penandaan dan tindakan fisik di lokasi lahan sengketa, yang diduga dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga adat. ‎ ‎• Bukti Lapangan: Penandaan Pohon dan Aktivitas Terorganisir ‎Dalam foto…

SIDRAP, SULSEL — Keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik BUMN PT BULS di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kian disorot. Sejumlah dugaan pelanggaran prosedural dinilai dapat menjadi alasan hukum kuat untuk membatalkan sertifikat HGU tersebut, jika diuji melalui jalur Tata Usaha Negara maupun perdata. Sorotan ini menguat seiring munculnya indikasi kesalahan penetapan objek (error in objecto) dan dugaan lahan oversize yang saling berkaitan. “Kami duga ijin perpanjangan HGU PT BULS sarat pelanggaran, harus kita uji di Pengadilan dan Kementerian,” ujar salah seorang Petani Lokasi Kampung Wala, Kamis (8/1). Berikut beberapa penyebab yang disampaikan Petani : 1. Melawan Rekomendasi Pemda Sidrap…

MAKASSAR, Harapanrakyat.info – Koalisi Lintas Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Kamis (8/1/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan penyimpangan prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wajo dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit murbei di Kabupaten Wajo. Dalam aksinya, Koalisi Lintas Mahasiswa menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Kejari Wajo patut diduga tidak profesional, tidak objektif, serta menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip due process of law. Perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel di Ruang Aspirasi Kejati Sulsel.…

Jakarta, Harapanrakyat.info Rabu, 07 Januari 2026 Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan anggaran sewa kapal laut di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang dinilai minim transparansi dan berpotensi merugikan keuangan negara. Uchok mengungkapkan, nilai sewa kapal yang dikeluarkan PLN EPI setiap tahun sangat fantastis, berkisar antara Rp4,2 triliun hingga Rp5,7 triliun. Namun besarnya anggaran tersebut tidak dibarengi dengan keterbukaan kontrak yang memadai, terutama terkait kejelasan nilai sewa kapal. Sorotan utama CBA tertuju pada kontrak kerja sama antara anak usaha PLN EPI, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG), dengan PT Pelayaran…

SIDRAP, SULSEL — Sengketa lahan antara petani di lokasi Kampung Wala, Kabupaten Rappang (Sidrap), dan PT BULS (BUMN) kian mengerucut. Setelah lebih dari dua dekade lahan dikelola petani, PT BULS kini muncul mendesak kontrak. Di sisi lain, petani menegaskan menyiapkan dua langkah hukum sekaligus untuk mencari keadilan. “Jika Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT BULS terbit sejak tahun 2002, petani mempertanyakan kehadiran perusahaan yang baru terasa setelah 23 tahun, sementara selama itu lahan digarap dan menjadi sumber penghidupan masyarakat Kampung Wala,” ujar salah seorang Petani, Rabu (7/1). • Desakan Kontrak Dinilai Tidak Wajar Petani menyebut, hasil jagung dan sawit sulit…

KEPULAUAN SELAYAR – Polemik larangan penggunaan topi di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Kepulauan Selayar memicu kegaduhan dan kecaman luas dari kalangan jurnalis. Perlakuan Pegawai pengadilan terhadap wartawan dinilai arogan, tidak profesional, serta seolah mempermalukan wartawan di ruang publik, dengan menerapkan aturan yang diklaim ada namun faktanya tidak tertulis. Insiden terjadi pada Senin (5/1) ketika seorang wartawan mendatangi Pengadilan Kepulauan Selayar untuk mengakses layanan informasi. Sejak awal memasuki gedung, wartawan telah menjalani seluruh prosedur keamanan, mulai dari menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) hingga pemindaian wajah (face scan). Pada tahapan tersebut, tidak ada satu pun petugas yang menyampaikan larangan…

Selayar, Sulsel Harapanrakyat.info – SPBU PT Tanri Jaya Niaga dengan nomor 75.928.01 yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi sorotan publik. SPBU tersebut diduga kuat terlibat dalam praktik pelansiran BBM subsidi jenis Pertalite yang merugikan masyarakat kecil. Temuan lapangan terjadi pada Minggu malam, 4 Januari 2026, sekitar pukul 21.00 WITA, saat aktivitas pengisian Pertalite berlangsung di luar jam normal pelayanan. Informasi ini bermula dari keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh Pertalite di SPBU tersebut, meskipun stok diklaim sering kosong pada siang hari. Namun ironisnya, pada malam hari justru ditemukan pengisian BBM Pertalite secara masif yang tidak diperuntukkan bagi konsumen umum. •…