Penulis: Editor RI

DPRD SULBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penjelasan panitia khusus terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD, Rabu 5 Maret 2025. Tiga ranperda tersebut yakni Ranperda Peningkatan Gizi Masyarakat, Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Ranperda Penyelenggaraan Pemajuan Kebunayaan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Dr Hj Sitti Suraidah Suhardi, SE, M.Si dan dihadiri Plh Sekprov Herdin Ismail. Puluhan Anggota DPRD Sulbar hadir dalam dapat paripurna tersebut, diantaranya Abdul Rahim, H Syarifuddin, Jumiaty Mahmud, Firman Argo, Halaluddin, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Sulawesi Barat – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, bersama Anggota DPRD Ir. I Putu Suardana, Saddam, SH, MH, melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan sharing informasi terkait langkah strategis yang diambil DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, SE, MM. Dalam sambutannya, Ir. I Putu Suardana menyampaikan, “Kami ingin banyak belajar dari teman-teman di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait langkah-langkah strategis yang telah diambil.…

Sulawesi Barat – Kepala Bagian Persidangan, Dr. Musra Awaluddin, beserta staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan dan tuntutan pencabutan izin tambang di wilayah mereka. (26/02/2025) Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Inspektorat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah mereka. Mereka mendesak agar tambang yang ada di…

HR-Mamuju – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jum’at, 21 Februari 2025. Kunker ini dalam rangka konsultasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kunker ini disambut oleh Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung. Adapun Anggota DPRD Sidrap yang hadir, diantaranya Rusdi Gani, Naharuddin Sadeke, A. Tenri Sangka, Ismail, Rusman, Muh Basri, Agus Syamsuddin, Habibi Syamsuddin, St. Rahmah, Sudarmin dan Sainal Rosi. Pertemuan berlangsung di Ruang Banggar Sekretariat…

Sulawesi Barat – Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Sahring Salatung, bersama staf Sekretariat DPRD, menerima kunjungan kerja Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pinrang pada Kamis (20/2/2025). Kunjungan ini dihadiri oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pinrang, yakni Andi Pallawagau Karrang, Hartono, dan Muhammad Nur Qadri. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah melakukan konsultasi terkait strategi pelaksanaan program dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD 2025, khususnya terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Tahun 2025. Dalam pertemuan ini, pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar bersama para Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pinrang melakukan diskusi terkait…

Sulawesi Barat – Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Drs. H. Habsi Wahid, dan dihadiri oleh anggota Bapemperda, Masdar Mahmuddin dan Murniati, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Penanaman Modal, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan Biro Hukum. Dalam rapat tersebut, Ketua Bapemperda, Habsi Wahid, menekankan pentingnya pertemuan ini untuk memastikan kelengkapan dokumen dari sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Habsi Wahid menyoroti tujuh Ranperda yang memerlukan penanganan serius dan mendesak, dengan tiga di antaranya merupakan usulan dari eksekutif, yaitu: Ranperda tentang Penyertaan…