MAMUJU — Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Nirmalasari Aras, bersama Sekretaris Daerah Mamuju Tengah, Litha Febriani, mengunjungi Command Center Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (18/9/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan BPBD Sulawesi Barat dalam menghadapi potensi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah Mamuju Tengah.
Dalam kunjungan itu, Nirmalasari dan Litha mengikuti roll call bersama Person in Charge (PIC) Mamuju Tengah melalui Command Center Pusdalops BPBD Sulbar.
Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kebencanaan, kesiapan personel, kendala di lapangan, serta perkembangan situasi di wilayah Mamuju Tengah.
Pusdalops Perkuat Sistem Informasi Bencana
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan Command Center Pusdalops memiliki peran penting dalam pemantauan, komunikasi, dan koordinasi penanggulangan bencana.
Menurut Yasir, sistem tersebut membantu petugas memantau informasi dari lapangan dan meneruskannya secara cepat kepada pihak terkait. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan ketika terjadi bencana.
Yasir menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar informasi kebencanaan dapat bergerak secara cepat dan akurat.
Kesiapsiagaan Dimulai Sebelum Bencana
BPBD Sulbar juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi sejak tahap kesiapsiagaan dan mitigasi, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi.
Koordinasi sejak awal membantu setiap unsur memahami peran, tugas, serta mekanisme komunikasi ketika menghadapi kondisi darurat.
Yasir mengatakan sinergi antara BPBD Sulbar dan BPBD Mamuju Tengah perlu terus diperkuat untuk mendukung perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana.
DPRD Perkuat Pengawasan Kesiapsiagaan
Kunjungan Ketua DPRD dan Sekda Mamuju Tengah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jalur komunikasi antara pemerintah daerah, petugas lapangan, dan pusat pemantauan kebencanaan di tingkat provinsi.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi lapangan secara lebih cepat sebagai bahan dalam menentukan langkah penanganan dan kebutuhan dukungan apabila terjadi keadaan darurat.
Penguatan sistem komunikasi dan pemantauan kebencanaan menjadi penting agar respons pemerintah dapat berjalan secara terkoordinasi ketika menghadapi potensi bencana di Mamuju Tengah maupun wilayah Sulawesi Barat.