MAMUJU TENGAH — DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (24/9/2026).
Rombongan DPRD Parigi Moutong datang ke ruang kerja Komisi III DPRD Mamuju Tengah. Ketua Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Herman, menerima rombongan tersebut bersama Sekretaris DPRD Mamuju Tengah.
Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran informasi mengenai kondisi pemerintahan dan pelaksanaan program di kedua daerah, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Bahas Dampak Efisiensi Anggaran
Herman mengatakan DPRD Parigi Moutong ingin mengetahui kondisi Mamuju Tengah selama penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
Selain membahas dampak efisiensi, kedua pihak juga bertukar informasi mengenai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berjalan di Mamuju Tengah.
Menurut Herman, kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada daerah di berbagai wilayah Indonesia. Ia berharap pemerintah dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik agar daerah tetap mampu menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
DPRD Bahas Pembiayaan PPPK
Pertemuan tersebut juga membahas keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu.
Herman menyampaikan adanya harapan agar pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan bagi PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
Pembahasan mengenai PPPK menjadi salah satu perhatian karena pembiayaan pegawai turut berkaitan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Perkuat Koordinasi Antar-DPRD
Kunjungan kerja DPRD Parigi Moutong menjadi kesempatan bagi kedua lembaga legislatif daerah untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
Pertukaran informasi juga dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memahami berbagai kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan anggaran daerah.
DPRD Mamuju Tengah berharap komunikasi dengan DPRD Parigi Moutong terus berjalan sehingga kedua daerah dapat saling berbagi informasi terkait kebijakan anggaran, pelayanan publik, dan pengelolaan pemerintahan.