Komisi II menegaskan perusahaan sawit harus menerapkan pembelian TBS yang adil, mempercepat pelayanan, serta membangun kemitraan yang lebih kuat dengan petani swadaya guna mengatasi antrean dan menjaga stabilitas harga.
MAMUJU TENGAH – Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju Tengah meminta seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut segera membenahi sistem pembelian Tandan Buah Segar (TBS). Langkah itu dinilai mendesak menyusul masih terjadinya antrean panjang kendaraan pengangkut buah, persoalan harga, hingga mekanisme pembelian yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat bersama Komisi II DPRD Mamuju Tengah dengan pemerintah daerah serta perwakilan perusahaan kelapa sawit yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Mamuju Tengah pada Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan sistem pembelian TBS yang lebih adil, transparan, dan manusiawi agar distribusi pembelian tidak hanya terpusat pada titik tertentu yang menyebabkan penumpukan kendaraan selama berhari-hari.
Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah menegaskan bahwa seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk melindungi kepentingan petani tanpa mengabaikan keberlangsungan industri kelapa sawit.
“Kami menginginkan sistem pembelian TBS yang lebih berkeadilan. Jangan sampai petani dirugikan akibat antrean yang terlalu lama ataupun kebijakan pembelian yang tidak memberikan kepastian. Perusahaan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah.
Pengawasan Perusahaan Sawit Akan Diperketat
Komisi II juga meminta Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembelian TBS oleh perusahaan sawit.
Pengawasan tersebut mencakup penerapan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti sengaja mempermainkan harga, memperlambat proses penerimaan buah, ataupun menerapkan kebijakan pembelian yang menyebabkan kualitas TBS petani menurun akibat terlalu lama menunggu.
DPRD menegaskan pemerintah daerah harus bertindak tegas apabila ditemukan praktik-praktik yang merugikan petani, termasuk penetapan harga yang dinilai tidak rasional.
Tambah Sentra Pembelian dan Kapasitas Pabrik
Untuk mengurai antrean kendaraan yang kerap terjadi pada musim panen, seluruh perusahaan sawit diminta memperbanyak sentra pembelian TBS berdasarkan pemetaan wilayah produksi.
Melalui pola tersebut, waktu tunggu kendaraan diharapkan dapat dipersingkat sehingga proses bongkar muat tidak lagi berlangsung berhari-hari.
Selain solusi jangka pendek, Komisi II juga mendorong perusahaan menyiapkan investasi jangka panjang melalui penambahan tangki penyimpanan Crude Palm Oil (CPO), peningkatan armada kapal pengangkut, hingga peningkatan kapasitas pabrik menjadi sekitar 60 ton per jam.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat produksi TBS di Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya luas areal perkebunan dan meningkatnya produktivitas petani. Di sisi lain, sejumlah pabrik juga menerima pasokan buah dari luar daerah, bahkan dari luar Provinsi Sulawesi Barat.
Kemitraan Petani Swadaya Diperkuat
Komisi II turut mendorong seluruh perusahaan mulai membangun pola kemitraan yang lebih luas dengan petani swadaya.
Salah satu strategi yang direkomendasikan ialah pembentukan koperasi petani sawit swadaya yang dikelola secara profesional sehingga proses penjualan TBS dapat berlangsung lebih terorganisasi dan efisien.
Selain itu, perusahaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah juga diharapkan menjalin kerja sama pembelian TBS dengan perusahaan lain, baik di dalam daerah maupun di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, hingga wilayah Kalimantan ketika terjadi lonjakan produksi pada musim panen.
Harga TBS Diminta Tetap Berpihak kepada Petani
Dalam pembahasan tersebut, DPRD menilai penetapan harga TBS memang harus mempertimbangkan harga CPO dunia, harga Palm Kernel, mutu buah, biaya operasional, dan kondisi pasar.
Namun demikian, perusahaan diminta tetap menjaga keberpihakan kepada petani swadaya maupun petani mitra agar tercipta hubungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Terapkan Sistem Time Slot Delivery
Persoalan keselamatan lalu lintas juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Antrean kendaraan pengangkut TBS yang memanjang hingga ke jalan poros dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
Karena itu, perusahaan diminta menambah personel pengatur lalu lintas di area pabrik sekaligus menerapkan sistem time slot delivery, yakni penjadwalan waktu bongkar bagi setiap pekebun, pengepul, maupun pemasok.
Selain mengurangi kemacetan, sistem tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempercepat proses penerimaan buah di setiap pabrik.
Komisi II DPRD berharap seluruh poin kesepakatan tersebut segera diimplementasikan oleh perusahaan kelapa sawit bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, tata kelola pembelian TBS di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan lebih tertib, memberikan kepastian usaha bagi perusahaan, serta menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi ribuan petani sawit yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.