TOBADAK — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah menerima secara resmi dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak, Senin (14/9/2026). Agenda ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan anggaran daerah sebelum selanjutnya dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.
Penyerahan rancangan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan perkembangan kondisi keuangan serta kebutuhan pembangunan yang berkembang di Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah beserta seluruh jajaran yang telah menyusun dan menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan APBD kepada DPRD.
Menurutnya, perubahan APBD tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai perubahan atau penyesuaian angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perubahan kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” demikian disampaikan pimpinan DPRD dalam sambutannya.
DPRD Siapkan Pembahasan Secara Objektif
DPRD Mamuju Tengah memastikan pembahasan rancangan perubahan APBD akan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi dan tanggung jawab.
Pembahasan juga akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Legislatif mendorong agar setiap program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang akan diperhatikan dalam proses pembahasan bersama pemerintah daerah.
Selain itu, kebijakan anggaran diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRD menilai kebutuhan masyarakat terus mengalami perkembangan sehingga kebijakan anggaran daerah juga harus mampu merespons berbagai kebutuhan tersebut secara tepat, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD-Pemkab Diminta Perkuat Sinergi
Dalam proses pembahasan rancangan perubahan APBD, DPRD berharap komunikasi antara lembaga legislatif dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat terus diperkuat.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai penting agar pembahasan anggaran dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jika terdapat perbedaan pandangan selama pembahasan, DPRD berharap hal tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah sebagai prioritas.
“Perbedaan pandangan yang mungkin terjadi dalam pembahasan hendaknya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” kata pimpinan DPRD.
Diharapkan Menghasilkan Anggaran Tepat Sasaran
Dengan telah diserahkannya dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
DPRD berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar sesuai jadwal dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Hasil akhir pembahasan diharapkan mampu melahirkan anggaran yang tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Bupati dan Wakil Bupati, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, Sekretaris DPRD beserta jajaran, serta unsur pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan undangan lainnya.