HR Jakarta – Pemerintah daerah diimbau untuk memprioritaskan belanja yang memberikan dampak langsung pada pelayanan publik dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan pada Diseminasi Pedoman Penyusunan APBD di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Rikie, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, menjelaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar anggaran yang disusun benar-benar mendukung target pembangunan nasional, mulai dari pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan investasi.
Penggunaan teknologi informasi juga jadi sorotan utama untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam penyusunan APBD, Pemda diharapkan mengacu pada Asta Cita Presiden, target pertumbuhan ekonomi delapan persen, serta program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pemberdayaan koperasi desa.
Rikie menegaskan, belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan harus menjadi prioritas agar pelayanan dasar masyarakat terus berjalan dengan baik.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang aktif dalam diseminasi ini, berharap pedoman yang disusun benar-benar dapat diterapkan secara operasional dan efektif di daerah.
ADV
