HR, Mateng – Pernyataan Bupati Mamuju terkait kemudahan pemberian izin tambang Galian C untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuai reaksi keras dari masyarakat. Kritik terutama datang dari kelompok masyarakat yang selama ini aktif menolak aktivitas tambang di Kalukku dan wilayah lainnya, yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan ruang hidup warga.
Zulkarnain, juru bicara Aliansi Masyarakat Sulbar Tolak Tambang Pasir, menegaskan bahwa keputusan tersebut menunjukkan jarak yang semakin jauh antara pemimpin daerah dan suara masyarakat.
“Alih-alih mendengarkan keresahan warga soal dampak lingkungan dan konflik sosial akibat tambang, pemerintah justru memilih mempercepat proses perizinan. Ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap luka yang belum pulih,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan arah dari tim evaluasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sulbar. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam proses kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada keselamatan warga.
ADV
