Polman – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Polman dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rombongan ini di terima oleh Kepala Balitbangren Andi Himawan yang di dampingi Kepala Badan Keuangan Muh. Nawir dan beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti Bapedda, PUPR, PMD dan Kesra di Aula Balitbangren Area Kantor Bupati Kabupaten Polman. Jumat 31-5-2024.
Ir. Andi Muslim Fattah selaku Wakil Ketua Komisi I mengkoordinir langsung rombongan tersebut di dampingi oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar DR. Hj.ST.Suraidah Suhardi,SE,M.Si dan dihadiri oleh beberapa anggota Komisi I lainnya dan turut hadir mendampingi kunjungan tersebut Kepala Dinas Pemdes Prov.Sulbar, Inspektorat Prov.Sulbar, Bidang Kesra Prov.Sulbar dan Sekretariat DPRD Prov Sulbar.
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa BKK yang telah dialokasikan dalam APBD tahun sebelumnya mencapai sasaran yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di kabupaten yang menerima bantuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Muslim Fattah menekankan apa yang menjadi kendala, Dan ini yang menjadi perhatian dari komisi I terkait dengan penyerapan dana Desa yang ada di Kabupaten Polman.
Di akhir Kegiatan Dr. Suraidah Suhardi pada sesi wawancara menyampaikan bahwa “Dari Pertemuan tadi kita mendengar masukan-masukan teman-teman dari Kab. Polman terkait dengan Anggaran yang sudah tidak pernah lagi di Anggarkan pemprov dan ini menjadi masukan untuk kami juga , agar ruang fiskal itu bisa terdistribusi di Kabupaten polewali mandar ini”.
Ketua DPRD Prov. Sulbar ini juga menekankan untuk bisa di bukakan ruang di Desa-desa Yang bisa nantinya di intervensi melalui bantuan keuangan di tingkat Desa dan berharap bantuan anggaran bisa di masukkan di usulan anggaran 2025 nanti.
Diakhir acara Kepala Balitbangren juga menitipkan harapan agar Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi bersama Ketua DPRD usulan BKK untuk tahun 2024 berupa permohonan terhadap program prioritas pengembangan infrastruktur wilayah.