HR Mamasa – Dalam forum pemaparan hasil survei rencana pembangunan rumah bantuan di Mamasa, Bupati Welem Sambolangi menyuarakan kekhawatirannya soal kesenjangan penanganan antarwilayah di Indonesia. Acara digelar bersama Tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Hotel Kana Mamasa, Kamis (21/8/2025).
“Saya mohon, Mamasa jangan disamakan dengan wilayah kota yang tanahnya sudah datar. Wilayah kami bergunung-gunung, butuh pendekatan dan anggaran khusus,” ujar Bupati dengan nada tegas di hadapan tim kementerian.
Bupati juga menekankan pentingnya melihat langsung kondisi sosial warga Mamasa. Ia menyebut masih banyak keluarga tinggal di rumah tak layak, yang turut memperburuk angka stunting. Ia berharap, skema bantuan perumahan benar-benar menjawab kebutuhan mereka yang paling membutuhkan.
Tim Kementerian yang dipimpin oleh Hardi Prasetyia Risman mengunjungi enam lokasi sehari sebelumnya, yakni Lambanan, Tawalian, Orobua Timur, Buntumalangka’, Aralle, dan Malotong Balabatu. Hasilnya menunjukkan sebagian lokasi cukup layak, namun beberapa berada di lereng terjal dan memerlukan intervensi teknis.
Hardi menjelaskan bahwa sesuai regulasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pematangan lahan, sementara pemerintah pusat akan membiayai pembangunan gedung dan fasilitasnya.
Ia juga berjanji akan menyampaikan kondisi geografis Mamasa sebagai bahan pertimbangan khusus kepada pimpinan pusat. “Kami paham ini akan memakan biaya besar, tapi itu konsekuensi dari kondisi wilayah yang memang unik,” pungkas Hardi.
ADV
