HR – Mamasa, Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Dinas Pendidikan menggelar pertemuan yang melibatkan sekitar 500 kepala sekolah tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan dipimpin langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi pada Selasa, 27 Mei 2025, .
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya percepatan penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai bagian dari upaya nasional memperkuat basis data pendidikan yang akurat dan terpercaya. Ia menjelaskan bahwa data Dapodik menjadi dasar utama dalam perencanaan pendidikan, penyaluran bantuan, hingga penghitungan kebutuhan tenaga pendidik.
Lebih dari itu, Bupati juga menyoroti sejumlah praktik yang tidak dibenarkan dalam pengelolaan pendidikan di daerah. Salah satunya adalah pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Afirmasi Daerah Tertinggal (DACIL). Ia menegaskan bahwa setiap kepala sekolah harus mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel demi mendukung operasional pendidikan yang efektif di masing-masing wilayah.
“Dana pendidikan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh ada pemotongan dana BOS atau DACIL oleh pihak manapun. Pengelolaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Welem Sambolangi di hadapan para kepala sekolah.
Bupati juga mengingatkan tentang pentingnya prosedur yang sah dalam penunjukan kepala sekolah. Menurutnya, jabatan kepala sekolah harus diberikan melalui Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) yang resmi, bukan hanya berdasar nota tugas semata.
Dalam pernyataannya, ia juga secara tegas melarang praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Mamasa. Ia menyebut jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi dan integritas.
“Jabatan bukan untuk diperjualbelikan. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan sepenuh hati. Saya tidak ingin mendengar lagi ada yang bermain-main dengan jabatan, apalagi di dunia pendidikan,” ujar Bupati.
Pertemuan ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat penting daerah, seperti Inspektur Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Keuangan Daerah. Dengan keterlibatan berbagai pihak, Pemkab Mamasa berharap terciptanya sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan berfokus pada peningkatan kualitas layanan bagi siswa di seluruh pelosok daerah.
ADV