Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Mamasa pada Senin (9/2/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Welem menekankan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Kita bukan anak kecil yang harus terus disidak. Terlalu naif jika di hadapan pimpinan baru terlihat bekerja, tetapi saat pimpinan tidak berada di tempat justru pekerjaan terbengkalai,” tegas Bupati.

ASN Diminta Bekerja Profesional

Bupati juga mengingatkan bahwa gaji yang diberikan negara merupakan hak yang harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pegawai negeri tidak seharusnya mencari pekerjaan tambahan di luar kantor yang dapat mengganggu kinerja utama sebagai ASN.

“Gaji yang diberikan negara adalah hak yang harus dibarengi dengan tanggung jawab. ASN tidak perlu mencari pekerjaan lain di luar karena negara sudah memberikan penghasilan setiap bulan,” tambahnya.

Kontrak PPPK Diperpanjang Dua Tahun

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa masa kontrak PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa sebelumnya telah berakhir pada Desember 2025.

Melalui kebijakan pemerintah daerah, kontrak tersebut kini diperpanjang kembali untuk dua tahun ke depan.

Bupati Mamasa juga mengingatkan para ASN PPPK agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengabdi. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan jangan mengabaikan aturan kepegawaian yang berlaku,” tutup Bupati.

Kegiatan dipimpin langsung Bupati Mamasa Welem Sambolangi dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), unsur TNI/Polri, serta masyarakat setempat.

Tahap Awal Pengaktifan Pasar Hewan

Sebelumnya, Bupati Mamasa telah meninjau kondisi Pasar Barra-barra yang berada di Dusun Barra-barra, Desa Osango, Kecamatan Mamasa. Pemerintah daerah berencana mengumpulkan para pedagang ternak — sapi, kerbau, kambing, hingga babi — untuk membahas mekanisme pengaktifan kembali pasar tersebut.

Menurut Bupati, revitalisasi pasar dilakukan agar aktivitas jual beli ternak memiliki lokasi khusus yang tertata dan representatif.

Jaga Stok dan Stabilitas Harga Ternak

Pengembangan Pasar Barra-barra sebagai pasar hewan ditujukan untuk menjamin ketersediaan hewan ternak, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kegiatan sosial masyarakat.

Selain itu, keberadaan pasar hewan terpusat diharapkan mampu menjaga stabilitas harga ternak di Kabupaten Mamasa serta memudahkan pengawasan dan transaksi perdagangan.

Pemerintah daerah optimistis pengaktifan pasar hewan akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya peternak dan pedagang lokal.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan langsung oleh Bupati Mamasa Welem Sambolangi dan Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa A. Faik Wana Hamzah, disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perangkat desa dan kelurahan.

Tindak Lanjut Kerja Sama Pusat hingga Daerah

Nota kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan Kejaksaan Agung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, hingga implementasi di tingkat Kabupaten Mamasa melalui PKS bersama Kejari Mamasa.

Melalui perjanjian tersebut, pemerintah daerah dan kejaksaan akan berkoordinasi dalam pengawasan serta pendampingan program koperasi agar berjalan sesuai ketentuan.

Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Bupati Mamasa menegaskan sinergi ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional dan meminta seluruh penyelenggara menjalankan program dengan tanggung jawab.

“Mari seluruh pemangku kepentingan mendukung dan menyukseskan program strategis nasional ini. Jangan ada yang menyimpang dari ketentuan karena ujung tombak program ini adalah bapak dan ibu sekalian,” ujarnya.

Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan koperasi desa di Kabupaten Mamasa.

Kejari Pastikan Kepastian Hukum

Kajari Mamasa A. Faik Wana Hamzah menyatakan pihaknya akan melakukan pengawalan dan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

“Melalui kerja sama ini, Kejari Mamasa hadir memastikan kegiatan berjalan transparan dan akuntabel. Kami juga siap membantu penyelesaian jika muncul permasalahan hukum,” katanya.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memastikan pengelolaan koperasi desa berlangsung tertib, legal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.