Seorang warga bernama R (inisial) mengaku mengalami kebingungan bahkan kekecewaan lantaran namanya sempat tercatat sebagai penerima, namun ketika mengecek ke kantor lurah, datanya justru dinyatakan tidak ada.

Kejadian itu bermula ketika R mendatangi Kantor Kelurahan Hasanuddin untuk mempertanyakan haknya.

Awalnya, pihak kelurahan beralasan menggunakan “data baru”, sehingga nama R tidak tercatat dalam daftar pembagian.

“Padahal saya masih berdomisili tetap di sini, masih tinggal di lingkungan Kadieng. Tidak masuk akal kalau harus data baru lagi,” ungkapnya.

R kemudian mendapat jawaban dari Mashabi Ruhing Hasan Lurah Hasanuddin yang menyebut bahwa ia tetap akan mendapat bagian.

Namun, janji itu tak terbukti. Ketika kembali keesokan harinya, Lurah justru mengeluhkan bahwa kelurahan kerap disalahkan. Menurutnya, pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping sosial.

Namun, saat hal itu ditanyakan ke pendamping sosial, jawaban berbeda kembali muncul.

Pihak Dinas Sosial menegaskan bahwa data yang mereka terima berasal dari kelurahan dan di serahkan ke bulog.

Alhasil, masyarakat merasa seperti dipermainkan dengan alasan yang saling bertolak belakang.

“Ini jelas pemimpongan. Kelurahan bilang urusan Dinas Sosial, Dinas Sosial bilang data dari kelurahan. Lalu kami warga harus kemana?” tegas R.

Lebih parahnya lagi, jawaban terakhir dari pihak kelurahan dianggap tak masuk akal.

Warga diminta mengecek sendiri ke Bulog terkait data mereka.

“Seharusnya itu tugas pemerintah setempat. Masa warga yang disuruh ke Bulog. Apa gunanya ada kelurahan kalau warganya harus urus sendiri?” keluhnya.

Kasus ini menambah catatan buram penyaluran bantuan beras Bulog yang kerap menuai persoalan data.

Warga berharap keluhan ini, didengarkan oleh bupati Maros serta pemerintah kabupaten maros segera mengambil langkah tegas agar distribusi tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kecurigaan serta keresahan di masyarakat.

TIM JAMC MAROS