Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memimpin rapat tersebut di di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Kamis 30 Maret 2023.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, kebutuhan anggaran Porprov 2026 mencapai Rp 130 Miliar.

“Itu untuk kebutuhan pembangunan venue, stadion, Gedung Olahraga (GOR) , kolam renang dan Lapangan Tembak. Itu semua telah disepakati dalam pembahasan secara bersama-sama unsur terkait, ” ucap Muhammad Idris.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Arsal Aras berharap koordinasi seluruh pihak terus berjalan dalam membahas persiapan Porprov V Mamuju Mateng. Pihaknya pun berkomitmen tetap hadir pada setiap agenda pembahasan. Termasuk agenda dalam rangka menghadap ke perintah pusat dalam rangka menyukseskan Porprov V Mateng.

“Kita mulai menentukan tempatnya dan juga proses pendanaannya berapa, termasuk pembagian penganggaran pembangunan fasilitas baik dari pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kami hadir untuk mematangkan hal itu,” beber Arsal Aras

Rapat tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Sulbar, Siti Amelia Aras, Sukardi M Noer, Ketua DPRD Kabupaten Mateng, Arsal Aras, Sekretaris Kabupaten Mateng, Askary, Staf Ahli Pemprov sulbar, para Kepala OPD Pemprov Sulbar dan tamu undangan lain.

Dikatakan Arsal Aras, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah memberikan apresiasi kepada Pemkab atas kinerjanya yang telah mampu memaksimalkan inovasi di Mateng.

“Mamuju Tengah memang adalah kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Barat namun ternyata lebih unggul inovasinya,” puji Arsal Aras pada acara yang dibuka secara resmi H. Askary sekretaris daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam kegiatan yang juga tampak dihadiri Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Tri Widodo Wahyu Utomo bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, camat dan kepala desa serta beberapa kelompok masyarakat dan keagamaan se-Kabupaten Mamuju Tengah itu, Askary mengatakan, dalam menggerakkan kinerja dibutuhkan inovasi yang tidaklah membutuhkan modal besar.

“Dalam inovasi tidak membutuhkan modal besar. Namun yang paling penting dan dibutuhkan adalah ide dan kreatifitas,” ujar Askary.

Sekda Mateng, DR. H. Askary Anwar mengatakan, Musrembang RKPD merupakan rencana kerja daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang mempertimbangkan visi misi dan program kerja kepala daerah.

“Agenda kegiatan awal ini penting kita laksanakan, karena merupakan tahapan penyusunan rencana pembangunan kita setelah forum lintas perangkat daerah,” kata Askary dalam sambutannya pada Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang berlangsung di Aula kantor Bupati Mateng, Senin (27/3/2023).

Kata Askary, banyak kepentingan yang mewarnai setiap kegiatan Musrenbang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Ini bukti bahwa kehendak untuk membangun daerah itu luar biasa, kehendak ini lahir dari berbagai pihak, namun sangat ditentukan oleh berbagai pihak yang terkait yang dikenal dengan pemangku kepentingan.

“Olehnya itu, peran aktif dari pemangku kepentingan dalam Musrenbang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, peran pemimpin dari pemangku kepentingan ini lah kunci keberhasilan suatu program pembangunan, besarnya komitmen tergantung sejauh mana pemangku kepentingan terlibat dalam proses perencanaan, tentu kehendak dan komitmen tersebut harus diimbangi dengan kesadaran bahwa kegiatan pembangunan harus berupa pembangunan yang prioritas.

Dia juga memaparkan bahwa isu strategis pembangunan tahun 2024 yakni, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevelensi stunting, peningkatan kapasitas SDM, pengendalian inflasi terutama inflasi pangan, pemanfaatan infrastruktur dasar, hilirisasi komoditas unggulan, pemilu serentak, pengolahan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pemindahan IKN dan Mamuju Tengah sebagai tuan rumah Porprov tahun 2026.

Robert Na Endi Jaweng selaku anggota Ombudsman RI mengapresiasi capaian Pemerintah Daerah Mamuju Tengah dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022.

“Pelayanan publik mengajak kita untuk melihat hakikat keberadaan kita sebagai pelayan masyarakat. Karena sesungguhnya pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” kata Robert.

Kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Barat itu meraih zona hijau bernilai 85,55.

“Tanda hadir ataupun absennya negara itu dilihat dari pelayanan publiknya. Kita berharap berdampak langsung kepada kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat,” pungkas Robert.

Sekretaris Daerah Mamuju Tengah Azkary dalam sambutannya ikut mengapresiasi kinerja Ombudsman RI.

“Kami terus bersemangat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di Mamuju Tengah,” kata Azkary.

Dia mengaku akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Ismu memaparkan hasil penilaian tahunan Ombudsman itu.

“Pelayan publik berkualitas itu adalah fashion, karena merupakan janji kita kepada masyarakat,” kata Ismu.

Ismu berharap Pemerintah Daerah Mamuju Tengah dapat memberikan apresiasi kepada unit layanan yang mendapat predikat hijau.

“Nilai ini merupakan kesyukuran sekaligus tantangan. Kita berharap nilai tinggi juga bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelas Ismu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula A Kantor Bupati, Jl. Tammauni Pue Ballung KTM Benteng Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Kamis (23/02/23).

Dalam arahannya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mateng, Dr. Askary Anwar, S.Sos, M.Si., menyampaikan bahwa forum Bappeda Litbang adalah memberikan masukkan, perbaikan serta solusi dari setiap masalah dan program yang terkait dalam visi misi pemerintah dan isu isu strategis daerah.

“Jadi kita berharap apa yang direncanakan dalam sebuah rancangan ini, itu mampu menjawab permasalahan permasalahan daerah, mampu memberikan solusi terhadap isu isu strategis daerah dan kita berharap forum ini menajamkan arah kebijakan dan strategi untuk menjawab permasalahan tersebut,” ujarnya.

Lanjut ia katakan selama ini telah banyak terdapat program kita justru tidak mendukung bahkan tidak mengarah pencapaian target seperti : Rancangan RPJMD maupun visi misi serta isu isu strategis yang dimiliki oleh daerah.

“Silahkan didiskusikan tajamkan prepsesinya, arahkan kebijakannya sehingga menjawab permasalahan permasalahan yang kita hadapi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa adapun permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah kemiskinan ekstrim, stunting, stabilisasi infalasi, Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap seluruh program kegiatan kita, apabila SDM kita tidak mampu bersaing secara kuantitatif maupun kuwalitatif.

“Banyak hal hal yang perlu kita pertimbangkan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kita menyongsong 2024, salah satunya di tahun tahun politik,” beber Askary.(*)

Hal itu disampaikannya saat menemui Wakil Bupati Mamuju Tengah H. Muh. Amin Jasa di ruang kerjanya. Selasa (7/2/2023)

Parlindungan yang didampingi Para Pimti Jajarannya yakni, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto, Kepala Divisi Keimigrasian, Andi Pallawarukka dan Kepala Divisi Yankumham mengatakan mengaku bahwa saat ini jajarannya pada Kantor Imigrasi Mamuju tengah melaksanakan Layanan Imigrasi hadir jemput bola untuk Masyarakat Mamuju Tengah.

“Dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat Mamuju Tengah yang memilki keinginan mengurus paspor dengan mudah dan cepat” ujar salah satu Kakanwil Institusi dibawah koordinasi Menkumham, Yasonna itu

Pelayanan jemput bola ini dilakukan oleh para petugas dengan mengunjungi Mamuju Tengah dengan waktu yang sudah terdaftar.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Divisi Keimigrasian, Andi Pallawarukka menambahkan, selain layan paspor jempot bola, jajaran Kemenkumham Sulbar juga menggadeng sejumlah Pihak di Pemda Mateng dalam hal Pengawasan orang asing.

“Selama ini sinergi dan kolaborasi dengan Pemda Mateng dalam hal Pengawasan orang asing melalui Timpora berjalan sangat baik” lanjutnya

Sehingga diharapkan sinergi ini tetap terus berjalan dalam hal saling mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan yang mengangkat tema “Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” itu, juga dihadiri langsung Sekretaris Daerah Mamuju Tengah Askary Anwar dan Ketua DPRD Mateng Arsal Aras.

Dalam kesempatan tersebut, Amin Jasa menyampaikan, jika kepala Desa adalah pemimpin yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Permasalahan banyak timbul di desa, namun adalah bagian dari pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten. Pada kesempatan yang berbahagia ini,kita akan melakukan pencerahan atau pembekalan yang akan disampaikan oleh pak Kajari,Kapolres,Ketua DPRD dan Sekda Mateng. Saya berharap agar momen hari ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,” ujar Amin Jasa.

Selain itu, ia juga membeberkan, jika pemerintahan desa saat ini mengelola anggaran yabg cukup besar, mulai dari anggaran ADD, APBN dan APBD Kabupaten.

Olehnya itu Amin Jasa berharap kepada seluruh Kepala Desa untuk dapat bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran tersebut dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,sehingga tidak dapat merugikan masyarakat yang berada di Desa.

“Kehadiran bapak kepala Desa ini sangat setrategis karena bapak dipilih oleh rakyat,bapak jabatan politik sehingga dipilih oleh rakyat. Sehingga tanggungjawab sebagai Kades untuk hal hal yang membawak masyarakat itu sejahterah. Sehingga itu, pemerintah masih perlu memberikan dana untuk dikelola serta dimanfaatkan dalam rangka mengujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa masing masing,” terang Amin Jasa.

Amin Jasa mengingatkan, pemerinrahan desa telah diatur dalam undang-undang (UU), Olehnya itu, pemerintah Desa harus mengacu berdasarkan UU tentang Desa yang telah diatur sedemikian untuk dipergunakan dalam menjalankan tugas di Desa.

“Karena itu,saya berharap kepada bapak bapak Kades untuk bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi,dalam rangka saudara yang akan menjalankan tugas di Desa masing masing,”tutupnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, kepala daerah beserta anggota Forkopimda berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah. Meski perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan.

”Atas pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memandang perlu dilakukan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023,” terang Benni.

Dalam kesempatan itu, kata Benni, Presiden akan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Selain arahan Presiden, Rakornas juga akan menyuguhkan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah.

Berbagai isu dibahas dalam Rakornas tersebut, di antaranya upaya penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah; percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 menuju endemi; penurunan angka stunting dan kemiskinan di daerah; hingga peningkatan pelaksanaan jaring pengaman sosial.

Benni berharap, gelaran tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.

Terpisah, Bupati Mateng Aras Tammauni mengatakan, Rakornas ini dihadiri seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia.

“Kegiatan ini sangat penting untuk menciptakan singkronisasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, maka tugas kita kedepannya adalah menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Bupati Mamuju Tengah.

Arah kebijakan itu dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah disusun dan ditetapkan sejak tahun 2022 lalu.

“Pertama yaitu pembangunan Infrastruktur dasar daerah yang meliputi upaya untuk peningkatkan kualitas infrastruktur dasar, meningkatkan pelayanan sumber daya air bersih dan sanitasi, meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai, meningkatkan penataan perumahan dan permukiman yang memadai, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, meningkatkan kinerja layanan transportasi utamanya terminal, lahan parkir dan sarana uji KIR,” urainya, Senin (9/1/2023).

Program kedua, adalah percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan perlindugan sosial. Hal ini penting, sebab kondisi ekonomi secara nasional pasca pandemi memang menyisakan berbagai potensi resesi.

“Sehingga penting program pemulihan ekonomi ini, yang meliputi pengembangan sentra usaha kecil dan menengah, pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif dan Kawasan terapadu, kemudian. eningkatkan daya tarik investasi,” sebutnya.

Untuk program prioritas ketiga yakni Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Aras mengaku,sebagai daerah termuda di Sulbar, Mamuju Tengah memang harus lebih fokus pada pengembangan dan peningjatan SDM.“Mulai dari peningkatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidik, peningkatan literasi atau minat baca, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan, dan yang paling utama juga adalah peningkatan layanan publik,” ungkapnya.

Program prioritas keempat, lanjut Bupati Mateng dua peruode itu, yakni tata kelola Pemerintahan yang baik. Hal ini penting untuk

mewujudkan sistem yang baik dan pelayanan publik lebih maksimal.

“Tata kelola pemerintahan yang baik itu meliputi penguatan tata laksana melalui sistem dan prosedur yang jelas, efektif, efesien, terukur dan transparan, kemudian meningkatankan profesionalisme dan kompetensi aparatur,

mengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan mendorong inovasi,” pungkasnya.

Dalam sidak Askary menyampaikan pihaknya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terhambat di hari pertama kerja. Apalagi, awal tahun ini akan menjadi penilaian kinerja untuk para pegawai.

“Kita mau memastikan layanan masyarakat hari ini dapat berjalan dengan optimal pasca libur tahun baru 2023, kita pastikan semua layanan berjalan dengan normal,” ungkapnya.

Untuk ASN yang tidak hadir dihari pertama berkantor, kata Askary, akan ada sanksi tegas kepada ASN yang menambah libur pasca tahun baru.

“Sesuai dengan aturan yang berlaku, pasti kita beri teguran, peringatan dan sanksi. tegas” Sekda Mateng.