Menurut Nirmalasari, program tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi yang efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia), sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah.

“Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamuju Tengah yang telah memfasilitasi pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil, dan lansia di seluruh Kabupaten Mamuju Tengah,” katanya saat menghadiri kegiatan tersebut.

Ia mengatakan pemberian makanan tambahan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

“Tujuan pemberian makanan tambahan ini adalah untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi agar anak-anak, ibu hamil, dan lansia tetap sehat,” ujarnya.

Nirmalasari menegaskan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah daerah, termasuk kegiatan pemberian makanan tambahan yang dilaksanakan TP PKK.

“DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan terus mendukung program-program kesehatan masyarakat, termasuk pemberian makanan tambahan yang dilaksanakan oleh TP PKK,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Mamuju Tengah Asriani Arsal, Sekretaris Daerah Litha Febriani, perwakilan Dinas Kesehatan, Camat Tobadak Muh. Rusli Arif, Kepala Desa Bambadaru Agus Paeko, serta masyarakat setempat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Mamuju Tengah Asriani Arsal mengatakan kegiatan di Posyandu Desa Bambadaru merupakan pelaksanaan ketujuh dalam rangkaian Program PMT yang telah menjangkau lima kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

“Pelaksanaan kegiatan PMT ini telah menjangkau lima kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, dan di Desa Bambadaru merupakan pelaksanaan yang ketujuh,” katanya.

Asriani menjelaskan program tersebut menargetkan sekitar 1.000 balita dan ibu hamil sebagai penerima manfaat. Hingga pelaksanaan di Desa Bambadaru, sekitar 800 balita dan ibu hamil telah menerima makanan tambahan.

Selain menyalurkan PMT kepada balita dan ibu hamil, TP PKK juga menyerahkan sekitar 80 paket bingkisan kepada para lansia sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Asriani, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan posyandu sebagai pusat pemantauan kesehatan.

“Kami berharap masyarakat menjadikan posyandu sebagai rumah kedua untuk memantau kesehatan balita, ibu hamil, maupun lansia sehingga kondisi kesehatannya dapat terus terjaga,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara TP PKK, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, DPRD, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan, program pemberian makanan tambahan diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Senin.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Mamuju Tengah Nirmalasari Aras didampingi Wakil Ketua DPRD Hamka serta dihadiri para ketua fraksi, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mamuju Tengah Litha Febriani, Asisten Daerah Mahyuddin, Sekretaris DPRD Sakaria K, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Kelima fraksi yang menyatakan menerima raperda tersebut masing-masing Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Perjuangan, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Restorasi Perjuangan.

Meskipun menyetujui raperda itu, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi daerah dan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Mamuju Tengah.

Fraksi-fraksi DPRD juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan anggaran dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta penguatan pemulihan ekonomi daerah.

Usai penyampaian pendapat akhir fraksi, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menandatangani nota kesepakatan sebagai tanda selesainya pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di tingkat legislatif.

Raperda tersebut selanjutnya akan diproses sesuai tahapan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

DPRD berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan fraksi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hamka mengatakan penyediaan fasilitas siaran gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyaksikan pertandingan final tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar.

“Fasilitas ini menjadi berkah yang menyatukan masyarakat untuk menikmati hiburan berkelas dunia, sekaligus mendorong perputaran roda ekonomi bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng,” katanya di Mamuju Tengah, Senin.

Menurut dia, kegiatan nonton bareng yang difasilitasi pemerintah daerah tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet selama acara berlangsung.

Ia menilai tingginya kehadiran masyarakat di lokasi nobar berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan, sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi para pedagang dan pelaku usaha lokal.

Selain memberikan dampak ekonomi, Hamka menilai kegiatan tersebut turut memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Nonton bareng ini menjadi ajang mempererat kebersamaan dan silaturahmi antarwarga dengan suasana yang tertib, damai, serta tidak memicu keributan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat terus memfasilitasi kegiatan serupa pada berbagai agenda olahraga maupun kegiatan nasional dan internasional yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Menurutnya, penyelenggaraan nonton bareng tidak hanya menghadirkan hiburan yang mudah diakses masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan ruang interaksi sosial serta menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.

Dengan dukungan pemerintah daerah, lanjut Hamka, kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan, baik dalam memperkuat kebersamaan warga maupun meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kabupaten Mamuju Tengah.

Nirmalasari mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara DPRD dan Polres Mamuju Tengah dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di daerah.

“Mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres AKBP Ari Prayitno. Semoga kehadiran beliau semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Menurut dia, sinergi antara kepolisian, DPRD, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga stabilitas daerah.

Ia menambahkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki masyarakat yang beragam dari sisi suku, agama, maupun budaya sehingga diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.

Sementara itu, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Ari Prayitno menyatakan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurut Ari, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi langkah awal memperkuat kerja sama antara DPRD dan Polres Mamuju Tengah dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Hamka saat memimpin Rapat Paripurna penyerahan secara resmi Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Senin.

Menurut dia, dokumen KUA-PPAS merupakan kesepakatan awal antara pemerintah daerah dan DPRD yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Secara operasional, KUA-PPAS 2027 merupakan dokumen kesepakatan awal antara kepala daerah dengan DPRD dan menjadi cetak biru bagi penyusunan Rancangan APBD. Secara simbolis, dokumen ini merupakan bukti nyata transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Hamka.

Ia menjelaskan penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada tiga fokus utama, yakni menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi anggaran, memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor strategis, serta memperkuat pengendalian fiskal melalui penyusunan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang realistis.

Menurut Hamka, sektor yang menjadi prioritas dalam dokumen tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kondisi serta tantangan pembangunan daerah.

“Kebijakan Umum APBD Tahun 2027 merupakan respons kebijakan terhadap dinamika dan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan penyusunan KUA-PPAS juga bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sehingga setiap program yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Selain itu, dokumen tersebut diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus memberikan kepastian bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar pelaksanaan program dan pengadaan barang serta jasa.

Hamka mengatakan keberhasilan penyusunan KUA-PPAS nantinya akan tercermin dari pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk peningkatan kinerja ekonomi, efektivitas pelayanan publik, dan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada DPRD sebagai tahapan awal pembahasan rancangan anggaran sebelum memasuki proses pembahasan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesan tersebut disampaikan Hamka usai menghadiri pengukuhan dan penyerahan SK kepada 156 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 yang resmi diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kecamatan Tobadak, Senin.

“Menjadi PNS bukan sekadar memperoleh status sebagai aparatur negara, tetapi juga amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, saya berharap seluruh PNS yang baru menerima SK mampu menjaga profesionalisme, disiplin, integritas, serta loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” kata Hamka.

Menurut dia, aparatur yang baru diangkat juga perlu membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan inovasi guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Prosesi pengukuhan dipimpin Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras. Dari total 156 aparatur yang menerima SK pengangkatan, sebanyak 142 orang juga dilantik dalam jabatan fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Arsal mengingatkan para PNS baru agar tidak cepat berpuas diri setelah resmi menyandang status sebagai aparatur sipil negara.

“Hari ini CPNS kami resmi menjadi PNS,” ujarnya usai memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan.

Ia mengatakan pengangkatan tersebut harus menjadi motivasi bagi para aparatur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Arsal berharap seluruh PNS yang baru diangkat mampu menjalankan tugas secara profesional serta memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pengangkatan 156 PNS baru itu diharapkan dapat memperkuat kapasitas birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pelaksanaan program pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Litha Febriani, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Ari Prayitno, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Umar mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah dan Kementerian Sosial melalui Sentra Palu yang membawahi wilayah Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

“Bantuan ini disalurkan melalui pendataan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025,” kata Umar di Mamuju Tengah, Sabtu.

Ia menjelaskan bantuan yang disalurkan terdiri atas empat jenis, yakni bantuan pemenuhan kebutuhan nutrisi berupa sandang dan pangan, perlengkapan sekolah bagi anak, perlengkapan usaha, serta alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Menurut dia, penyaluran tahap awal telah dilaksanakan di Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak dengan total 70 penerima manfaat.

Sementara itu, sisa bantuan akan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat di Kecamatan Budong-budong, Pangale, dan Karossa.

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial melalui Sentra Palu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kepala Desa Tangkau.

Umar berharap program bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut dengan cakupan penerima manfaat yang semakin luas dan didukung pendataan yang lebih akurat agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga mengimbau seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya dan tidak memperjualbelikannya.

“Kami berharap penerima manfaat tidak menyalahgunakan atau menjual bantuan yang diterimanya,” ujarnya.

MAMUJU TENGAH – Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju Tengah meminta seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut segera membenahi sistem pembelian Tandan Buah Segar (TBS). Langkah itu dinilai mendesak menyusul masih terjadinya antrean panjang kendaraan pengangkut buah, persoalan harga, hingga mekanisme pembelian yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat bersama Komisi II DPRD Mamuju Tengah dengan pemerintah daerah serta perwakilan perusahaan kelapa sawit yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Mamuju Tengah pada Senin (22/6/2026).

Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan sistem pembelian TBS yang lebih adil, transparan, dan manusiawi agar distribusi pembelian tidak hanya terpusat pada titik tertentu yang menyebabkan penumpukan kendaraan selama berhari-hari.

Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah menegaskan bahwa seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk melindungi kepentingan petani tanpa mengabaikan keberlangsungan industri kelapa sawit.

“Kami menginginkan sistem pembelian TBS yang lebih berkeadilan. Jangan sampai petani dirugikan akibat antrean yang terlalu lama ataupun kebijakan pembelian yang tidak memberikan kepastian. Perusahaan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah.

Pengawasan Perusahaan Sawit Akan Diperketat

Komisi II juga meminta Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembelian TBS oleh perusahaan sawit.

Pengawasan tersebut mencakup penerapan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti sengaja mempermainkan harga, memperlambat proses penerimaan buah, ataupun menerapkan kebijakan pembelian yang menyebabkan kualitas TBS petani menurun akibat terlalu lama menunggu.

DPRD menegaskan pemerintah daerah harus bertindak tegas apabila ditemukan praktik-praktik yang merugikan petani, termasuk penetapan harga yang dinilai tidak rasional.

Tambah Sentra Pembelian dan Kapasitas Pabrik

Untuk mengurai antrean kendaraan yang kerap terjadi pada musim panen, seluruh perusahaan sawit diminta memperbanyak sentra pembelian TBS berdasarkan pemetaan wilayah produksi.

Melalui pola tersebut, waktu tunggu kendaraan diharapkan dapat dipersingkat sehingga proses bongkar muat tidak lagi berlangsung berhari-hari.

Selain solusi jangka pendek, Komisi II juga mendorong perusahaan menyiapkan investasi jangka panjang melalui penambahan tangki penyimpanan Crude Palm Oil (CPO), peningkatan armada kapal pengangkut, hingga peningkatan kapasitas pabrik menjadi sekitar 60 ton per jam.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat produksi TBS di Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya luas areal perkebunan dan meningkatnya produktivitas petani. Di sisi lain, sejumlah pabrik juga menerima pasokan buah dari luar daerah, bahkan dari luar Provinsi Sulawesi Barat.

Kemitraan Petani Swadaya Diperkuat

Komisi II turut mendorong seluruh perusahaan mulai membangun pola kemitraan yang lebih luas dengan petani swadaya.

Salah satu strategi yang direkomendasikan ialah pembentukan koperasi petani sawit swadaya yang dikelola secara profesional sehingga proses penjualan TBS dapat berlangsung lebih terorganisasi dan efisien.

Selain itu, perusahaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah juga diharapkan menjalin kerja sama pembelian TBS dengan perusahaan lain, baik di dalam daerah maupun di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, hingga wilayah Kalimantan ketika terjadi lonjakan produksi pada musim panen.

Harga TBS Diminta Tetap Berpihak kepada Petani

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menilai penetapan harga TBS memang harus mempertimbangkan harga CPO dunia, harga Palm Kernel, mutu buah, biaya operasional, dan kondisi pasar.

Namun demikian, perusahaan diminta tetap menjaga keberpihakan kepada petani swadaya maupun petani mitra agar tercipta hubungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Terapkan Sistem Time Slot Delivery

Persoalan keselamatan lalu lintas juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Antrean kendaraan pengangkut TBS yang memanjang hingga ke jalan poros dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Karena itu, perusahaan diminta menambah personel pengatur lalu lintas di area pabrik sekaligus menerapkan sistem time slot delivery, yakni penjadwalan waktu bongkar bagi setiap pekebun, pengepul, maupun pemasok.

Selain mengurangi kemacetan, sistem tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempercepat proses penerimaan buah di setiap pabrik.

Komisi II DPRD berharap seluruh poin kesepakatan tersebut segera diimplementasikan oleh perusahaan kelapa sawit bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, tata kelola pembelian TBS di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan lebih tertib, memberikan kepastian usaha bagi perusahaan, serta menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi ribuan petani sawit yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pangdam: Mamasa Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Utama

Dalam sambutannya, Pangdam XXIII Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan kekagumannya terhadap potensi alam Kabupaten Mamasa yang dinilai memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata unggulan di Pulau Sulawesi.

“Mamasa yang penuh dengan kasih ‘mamase’ akan menghangatkan setiap orang yang hadir di sini. Siapa pun yang datang ke Mamasa akan merasakan berkat dan kasih dari makna yang terkandung dalam kata Mamasa,” ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk turut mempromosikan potensi pariwisata Mamasa kepada masyarakat luas saat menjalankan tugas di berbagai daerah.

TNI Kawal Program Pembangunan Nasional

Pangdam menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki sejumlah tugas tambahan dalam mendukung program pembangunan nasional di daerah.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah kegiatan cetak sawah seluas 300 hektare di Kabupaten Mamasa. Program tersebut dinilai memiliki potensi menjadi proyek percontohan nasional karena kondisi geografis Mamasa yang bergunung dan cukup menantang.

Selain itu, TNI juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan dengan total 78 titik yang menjadi fokus implementasi di wilayah Kodam.

TNI juga menjalankan program pembinaan generasi muda agar terhindar dari berbagai permasalahan sosial seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja.

“Saya berharap koordinasi dan harmoni antara TNI dan pemerintah daerah terus terjaga dalam melaksanakan berbagai program negara demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bupati Mamasa Apresiasi Kunjungan Pangdam

Pada kesempatan yang sama, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam XXIII Palaka Wira yang untuk pertama kalinya datang ke Kabupaten Mamasa.

“Kami sangat bangga atas kehadiran Panglima Kodam XXIII Palaka Wira Sulawesi Tengah dan Barat. Kondisi keamanan di Mamasa saat ini tetap terkendali berkat konsolidasi yang baik antara Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Bupati.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bukti nyata perhatian TNI terhadap masyarakat Kabupaten Mamasa.

Ditutup dengan Buka Puasa Bersama

Kegiatan ramah tamah yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Mamasa kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama rombongan Pangdam XXIII Palaka Wira, jajaran Forkopimda, serta masyarakat yang hadir.

Momen tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Mamasa.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Mamasa yang puncak perayaannya akan dilaksanakan melalui sidang paripurna DPRD pada 11 Maret 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Mamasa Ariantony Utama Bangalino, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak terkait lainnya.

Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menghadirkan sejumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat Dusun Talambai dan sekitarnya.

Tenaga medis yang dilibatkan berasal dari RSUD Kondosapata Mamasa, beberapa puskesmas di wilayah Kabupaten Mamasa, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Tawalian.

Bupati Mamasa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di daerah dengan akses jalan yang masih terbatas.

“Kami menghadirkan sejumlah dokter dari RSUD Kondosapata Mamasa dan tenaga medis dari beberapa puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dusun ini yang akses jalannya masih kurang memadai,” ujar Bupati.

Serap Aspirasi Masyarakat

Selain memberikan pelayanan kesehatan, Bupati Mamasa bersama rombongan juga melakukan dialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengar berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah.

Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi perbaikan akses jalan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor pertanian.

“Kami telah berdiskusi dengan masyarakat terkait berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari akses jalan hingga sektor pertanian. Semua ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan ke depan,” jelasnya.

Kapolres Ajak Warga Jaga Ketertiban

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino mengimbau masyarakat Dusun Talambai untuk terus menjaga kekompakan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah,” ujarnya.