Rombongan DPRD Parigi Moutong datang ke ruang kerja Komisi III DPRD Mamuju Tengah. Ketua Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Herman, menerima rombongan tersebut bersama Sekretaris DPRD Mamuju Tengah.

Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran informasi mengenai kondisi pemerintahan dan pelaksanaan program di kedua daerah, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Bahas Dampak Efisiensi Anggaran

Herman mengatakan DPRD Parigi Moutong ingin mengetahui kondisi Mamuju Tengah selama penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Selain membahas dampak efisiensi, kedua pihak juga bertukar informasi mengenai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berjalan di Mamuju Tengah.

Menurut Herman, kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada daerah di berbagai wilayah Indonesia. Ia berharap pemerintah dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik agar daerah tetap mampu menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

DPRD Bahas Pembiayaan PPPK

Pertemuan tersebut juga membahas keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu.

Herman menyampaikan adanya harapan agar pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan bagi PPPK penuh waktu dan paruh waktu.

Pembahasan mengenai PPPK menjadi salah satu perhatian karena pembiayaan pegawai turut berkaitan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Perkuat Koordinasi Antar-DPRD

Kunjungan kerja DPRD Parigi Moutong menjadi kesempatan bagi kedua lembaga legislatif daerah untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Pertukaran informasi juga dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memahami berbagai kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan anggaran daerah.

DPRD Mamuju Tengah berharap komunikasi dengan DPRD Parigi Moutong terus berjalan sehingga kedua daerah dapat saling berbagi informasi terkait kebijakan anggaran, pelayanan publik, dan pengelolaan pemerintahan.

Komisi II menggelar pembahasan tingkat pertama selama tiga hari, 16–18 September 2026, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Mamuju Tengah, Tobadak. Ketua Komisi II Yulius Sanusi memimpin pembahasan bersama pimpinan dan anggota komisi.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi II melibatkan 14 organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja. Pembahasan mencakup sektor infrastruktur, keuangan, perencanaan, perikanan, pertanian, perumahan, perdagangan, perhubungan, hingga pelayanan perizinan.

Target PAD Naik Rp47,5 Miliar

BPKAD Mamuju Tengah mencatat target PAD dalam APBD awal 2026 sebesar Rp488,7 miliar. Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, target tersebut meningkat menjadi Rp536,2 miliar.

Kenaikan target mencapai Rp47,5 miliar atau sekitar 9,72 persen.

Selain itu, pembahasan juga mencatat tambahan bagi hasil desa sebesar Rp6 miliar dan Dana Desa sebesar Rp11 miliar. BPKAD menyampaikan target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum tercapai, antara lain karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan pembebasan BPHTB bagi penerima manfaat.

Komisi II meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD hingga akhir 2026 serta mencari sumber pendapatan baru yang memiliki potensi bagi daerah.

PAD Perikanan Baru 52,08 Persen

Komisi II juga mencermati penerimaan PAD dari sektor perikanan.

Dinas Perikanan mencatat realisasi anggaran sekitar 75 persen, sedangkan realisasi PAD baru mencapai 52,08 persen. Dari target PAD sebesar Rp68,2 juta, penerimaan yang terealisasi mencapai sekitar Rp35,5 juta.

Komisi II meminta OPD terkait meningkatkan kinerja penerimaan dan mengoptimalkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

DPRD Soroti Kelangkaan LPG 3 Kg

Selain PAD, Komisi II menerima keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram.

Warga mengeluhkan jarak pangkalan LPG yang cukup jauh sehingga menyulitkan masyarakat mendapatkan gas bersubsidi.

Komisi II meminta Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengevaluasi sebaran pangkalan LPG 3 kilogram. DPRD juga mendorong pemerintah menambah pangkalan di wilayah yang membutuhkan agar distribusi LPG lebih merata.

Pelayanan Publik dan Air Bersih Jadi Perhatian

Komisi II juga mendorong penguatan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

DPRD meminta seluruh OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berkantor di lingkungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Langkah tersebut bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh layanan secara cepat, terintegrasi, dan transparan.

Komisi II turut meminta pemerintah memastikan pelayanan air bersih berjalan mudah, cepat, dan tidak diskriminatif bagi masyarakat.

Selain itu, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian diminta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) milik pelaku usaha sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

Komisi II Minta Anggaran Berbasis Kebutuhan

Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah, Yulius Sanusi, menekankan bahwa setiap penambahan dan pergeseran anggaran harus mengacu pada kebutuhan riil.

Menurut hasil pembahasan Komisi II, setiap program perlu memiliki keluaran yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komisi II juga menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Perubahan 2026.

Hasil pembahasan Komisi II selanjutnya menjadi bahan Badan Anggaran DPRD Mamuju Tengah dalam penyempurnaan Rancangan APBD Perubahan 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Persetujuan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mamuju Tengah, Rabu (23/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hamka, didampingi Wakil Ketua II, Sulmi. Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary Anwar, anggota DPRD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghadiri rapat tersebut.

Lima Fraksi Setujui Raperda

Lima fraksi DPRD Mamuju Tengah menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan 2026.

Fraksi PKB dan Fraksi Amanat Perjuangan tidak menyampaikan pandangan akhir secara langsung dalam rapat. Namun, kedua fraksi tersebut tetap menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan 2026.

Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hamka, mengatakan pembahasan Raperda telah melalui pembahasan di tingkat komisi bersama mitra OPD.

Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar DPRD dan pemerintah daerah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 untuk masuk ke tahapan berikutnya.

Pendapatan Daerah Naik Rp55,38 Miliar

Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary Anwar, menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan anggaran.

Dalam pemaparannya, pendapatan daerah pada APBD Murni 2026 mencapai Rp529,82 miliar. Dalam Rancangan APBD Perubahan 2026, angka tersebut meningkat menjadi Rp585,20 miliar.

Dengan demikian, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp55,38 miliar.

Pemerintah daerah menyatakan proses pembahasan anggaran merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengarahkan kebijakan anggaran pada kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan prioritas pembangunan daerah.

Belanja Daerah Capai Rp617,61 Miliar

Selain pendapatan, rancangan APBD Perubahan 2026 juga mencatat peningkatan belanja daerah.

Belanja daerah yang sebelumnya mencapai Rp535,82 miliar meningkat menjadi Rp617,61 miliar. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp81,79 miliar.

Perubahan struktur pendapatan dan belanja membuat rancangan APBD Perubahan 2026 mencatat defisit sekitar Rp32,41 miliar.

Pemerintah daerah merencanakan pembiayaan defisit tersebut melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Raperda Masuk Tahap Evaluasi

Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah belum mengakhiri seluruh proses penetapan APBD Perubahan 2026.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya menyampaikan Raperda tersebut kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan.

Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan penyempurnaan sebelum APBD Perubahan 2026 ditetapkan dan dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga perubahan anggaran dapat segera mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ajbar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rangkaian peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (22/9/2026). Ia menilai kolaborasi seluruh pihak penting untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ajbar, arah investasi pembangunan perlu menyasar sektor yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Bagi saya, investasi pembangunan terbaik adalah investasi di sektor-sektor yang memungkinkan pembukaan lapangan pekerjaan tersedia,” ujar Ajbar.

Pertanian dan Perikanan Jadi Perhatian

Ajbar menyebut sektor pertanian dan perikanan perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Sulawesi Barat.

Ia mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur dan sarana produksi, seperti jalan usaha tani, benih unggul, fasilitas peternakan, hingga perlengkapan bagi nelayan.

Menurut Ajbar, sektor pertanian dan perikanan memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Sulbar. Karena itu, pemerintah perlu mempercepat dukungan terhadap kedua sektor tersebut.

Selain sektor ekonomi, Ajbar menilai pembangunan infrastruktur tetap perlu berjalan beriringan dengan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Soroti Kapasitas Fiskal Daerah

Ajbar juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.

Ia menyebut APBD Sulawesi Barat berada pada kisaran Rp1,8 triliun hingga Rp1,9 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menentukan prioritas pembangunan secara cermat.

Ajbar mengatakan dirinya akan terus mendorong peningkatan transfer ke daerah serta memperjuangkan program kementerian agar dukungan pemerintah pusat dapat masuk lebih banyak ke Sulawesi Barat.

“Sebagai anggota DPR RI, saya akan terus berjuang bagaimana transfer daerah bisa meningkat,” katanya.

Dorong Penguatan Ekosistem Nelayan

Selain pertanian, Ajbar menyinggung pengembangan sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia berharap program tersebut tidak hanya membangun permukiman, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mendukung kemandirian nelayan.

Menurut Ajbar, ekosistem tersebut perlu didukung berbagai fasilitas, seperti pelabuhan kecil, cold storage, pabrik es, dan galangan kapal.

Ajbar berharap momentum HUT ke-22 Sulawesi Barat dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, DPR, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi III membahas kesesuaian antara pagu awal dan pagu setelah perubahan. Komisi juga menelaah saldo, selisih pendapatan, serta belanja dengan realisasi program dan kegiatan setiap OPD.

Pembahasan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Komisi III Gelar Pembahasan Bersama OPD

Komisi III DPRD Mamuju Tengah melaksanakan pembahasan tingkat I pada 16 hingga 18 September 2026.

Komisi III menggelar pembahasan di ruang Komisi III Gedung DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat bersama OPD terkait.

Rapat tersebut menjadi forum bagi Komisi III untuk membahas pagu anggaran dan realisasi program setiap OPD.

Sisa Pagu OPD Masih Perlu Dioptimalkan

Komisi III mencatat masih terdapat sisa pagu anggaran pada sejumlah OPD.

Komisi III menilai OPD perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Selain realisasi anggaran, Komisi III meminta setiap OPD memperhatikan asas manfaat.

Setiap penggunaan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas. Program juga perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Komisi III Minta OPD Pahami Saldo dan Sisa Anggaran

Komisi III juga menekankan pentingnya pemahaman pengelolaan keuangan pada setiap OPD.

Setiap OPD perlu mengetahui jumlah SILPA dan sisa pagu anggaran. Informasi tersebut penting untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib.

Komisi III berharap OPD dapat meningkatkan pengelolaan dan realisasi anggaran secara optimal.

Komunikasi OPD dan DPRD Perlu Diperkuat

Komisi III berharap seluruh OPD mitra kerja membangun komunikasi dan kerja sama yang harmonis dengan DPRD.

Menurut Komisi III, komunikasi yang baik dapat mendukung pelaksanaan program kerja kepala daerah.

Koordinasi juga penting agar visi dan misi Bupati Mamuju Tengah dapat berjalan dengan baik.

Komisi III Tekankan Anggaran Harus Rasional dan Transparan

Komisi III menekankan pentingnya penggunaan standar pembiayaan yang rasional, transparan, dan akuntabel.

Komisi III meminta setiap anggaran memiliki kesesuaian dengan kebutuhan program. Anggaran juga harus mampu memberikan manfaat yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.

Selain itu, penganggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Aspek tersebut mencakup jumlah anggaran, ketepatan sasaran, asas manfaat, serta keberlanjutan program.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Herman, menandatangani laporan hasil pembahasan di Tobadak pada 21 September 2026.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi III memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Catatan tersebut muncul setelah Komisi II membahas usulan perubahan anggaran bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.

Komisi II menemukan sejumlah penambahan dan pergeseran anggaran yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari OPD terkait.

Penjelasan tersebut mencakup dasar kebutuhan anggaran, rincian program, target, serta output yang ingin dicapai.

Komisi II juga meminta OPD menjelaskan manfaat program bagi masyarakat. Selain itu, OPD perlu menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Ketersediaan dokumen pendukung perencanaan dan penganggaran juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Komisi II Minta OPD Lengkapi Dokumen

Komisi II meminta seluruh OPD memastikan setiap usulan perubahan anggaran memiliki dokumen pendukung yang memadai.

OPD juga harus dapat mempertanggungjawabkan setiap usulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisi II menilai kelengkapan data penting untuk memastikan pembahasan perubahan APBD berjalan secara transparan dan akuntabel.

Delapan Rekomendasi Komisi II

Dalam pembahasannya, Komisi II DPRD Mamuju Tengah menyampaikan delapan rekomendasi umum.

Pertama, seluruh OPD wajib menyampaikan rincian tertulis mengenai setiap penambahan dan pergeseran anggaran.

Rincian tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut pada tingkat Badan Anggaran DPRD.

Kedua, OPD yang menangani pelayanan publik diminta mengoptimalkan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Komisi II berharap masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan transparan.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Keempat, setiap OPD perlu mengevaluasi target dan realisasi pendapatan serta belanja.

OPD juga perlu mengambil langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Kelima, program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat perlu menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026.

Keenam, setiap penambahan dan pergeseran anggaran harus berdasarkan kebutuhan riil.

Komisi II juga meminta setiap kegiatan memiliki output yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketujuh, OPD harus menjalankan program dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pelaksanaan program juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedelapan, OPD perlu meningkatkan koordinasi dengan DPRD.

Koordinasi tersebut terutama berkaitan dengan penyampaian penjelasan dan data pendukung setiap perubahan anggaran.

Komisi II Dalami Usulan Perubahan Anggaran

Komisi II menyatakan telah mendalami usulan perubahan anggaran dari setiap OPD mitra kerja.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi II memberikan catatan terhadap sejumlah penambahan dan pergeseran anggaran.

Komisi II meminta penjelasan lebih rinci mengenai dasar kebutuhan, target, output, serta manfaat setiap kegiatan bagi masyarakat.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan pada tingkat Badan Anggaran DPRD Mamuju Tengah.

Pembahasan itu bertujuan menyempurnakan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Komisi II Minta Pembahasan Berjalan Transparan

Komisi II berharap seluruh OPD melengkapi data dan dokumen pendukung dalam pembahasan selanjutnya.

OPD juga perlu memberikan penjelasan yang dibutuhkan DPRD selama proses pembahasan.

Komisi II menargetkan proses pembahasan APBD Perubahan 2026 berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dokumen hasil pembahasan tersebut ditetapkan di Tobadak pada 21 September 2026.

Pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Yulius Sanusi, SE, menandatangani laporan hasil pembahasan tersebut.

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan BPBD Sulawesi Barat dalam menghadapi potensi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah Mamuju Tengah.

Dalam kunjungan itu, Nirmalasari dan Litha mengikuti roll call bersama Person in Charge (PIC) Mamuju Tengah melalui Command Center Pusdalops BPBD Sulbar.

Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kebencanaan, kesiapan personel, kendala di lapangan, serta perkembangan situasi di wilayah Mamuju Tengah.

Pusdalops Perkuat Sistem Informasi Bencana

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan Command Center Pusdalops memiliki peran penting dalam pemantauan, komunikasi, dan koordinasi penanggulangan bencana.

Menurut Yasir, sistem tersebut membantu petugas memantau informasi dari lapangan dan meneruskannya secara cepat kepada pihak terkait. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan ketika terjadi bencana.

Yasir menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar informasi kebencanaan dapat bergerak secara cepat dan akurat.

Kesiapsiagaan Dimulai Sebelum Bencana

BPBD Sulbar juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi sejak tahap kesiapsiagaan dan mitigasi, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi.

Koordinasi sejak awal membantu setiap unsur memahami peran, tugas, serta mekanisme komunikasi ketika menghadapi kondisi darurat.

Yasir mengatakan sinergi antara BPBD Sulbar dan BPBD Mamuju Tengah perlu terus diperkuat untuk mendukung perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana.

DPRD Perkuat Pengawasan Kesiapsiagaan

Kunjungan Ketua DPRD dan Sekda Mamuju Tengah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jalur komunikasi antara pemerintah daerah, petugas lapangan, dan pusat pemantauan kebencanaan di tingkat provinsi.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi lapangan secara lebih cepat sebagai bahan dalam menentukan langkah penanganan dan kebutuhan dukungan apabila terjadi keadaan darurat.

Penguatan sistem komunikasi dan pemantauan kebencanaan menjadi penting agar respons pemerintah dapat berjalan secara terkoordinasi ketika menghadapi potensi bencana di Mamuju Tengah maupun wilayah Sulawesi Barat.

Ketua DPRD Mamuju Tengah, Nirmalasari Aras, memimpin peninjauan tersebut bersama Ketua Komisi II Yulius, Ketua Komisi III Herman, serta sejumlah anggota DPRD.

Kunjungan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk melihat langsung perkembangan pembangunan rumah sakit tipe C yang berada di bawah program Kementerian Kesehatan.

Progres Pembangunan Capai 22,6 Persen

Nirmalasari mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa progres pembangunan RS PHTC Mamuju Tengah telah mencapai 22,6 persen.

Ia berharap pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga masyarakat Mamuju Tengah dapat memanfaatkan fasilitas tersebut pada 31 Desember 2026.

“Kami berharap rumah sakit ini dapat segera difungsikan untuk masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah,” kata Nirmalasari.

DPRD Jalankan Fungsi Pengawasan

Nirmalasari menegaskan kunjungan DPRD bukan untuk memberikan tekanan kepada pihak pelaksana. DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan dengan melihat perkembangan proyek secara langsung.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit tipe C tersebut mengikuti pengaturan Kementerian Kesehatan. Karena itu, DPRD fokus memantau perkembangan pembangunan di lapangan.

Peninjauan tersebut juga menjadi kesempatan bagi DPRD untuk mengetahui pekerjaan yang telah berjalan dan perkembangan proyek hingga saat ini.

Tenaga Lokal Terlibat

Dalam kunjungan tersebut, DPRD juga memperoleh informasi mengenai penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan RS PHTC.

Menurut Nirmalasari, pihak rekanan menempatkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan. Sementara itu, tenaga teknis mengikuti ketentuan dan kebutuhan yang ditetapkan pemerintah pusat.

DPRD Mamuju Tengah berharap pembangunan rumah sakit berlantai tiga tersebut dapat berjalan sesuai target dan segera beroperasi.

Kehadiran RS PHTC diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta menambah fasilitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak, Senin (14/9/2026). Agenda ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan anggaran daerah sebelum selanjutnya dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.

Penyerahan rancangan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan perkembangan kondisi keuangan serta kebutuhan pembangunan yang berkembang di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah beserta seluruh jajaran yang telah menyusun dan menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan APBD kepada DPRD.

Menurutnya, perubahan APBD tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai perubahan atau penyesuaian angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perubahan kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” demikian disampaikan pimpinan DPRD dalam sambutannya.

DPRD Siapkan Pembahasan Secara Objektif

DPRD Mamuju Tengah memastikan pembahasan rancangan perubahan APBD akan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi dan tanggung jawab.

Pembahasan juga akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Legislatif mendorong agar setiap program dan kegiatan yang masuk dalam perubahan APBD benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang akan diperhatikan dalam proses pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, kebijakan anggaran diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD menilai kebutuhan masyarakat terus mengalami perkembangan sehingga kebijakan anggaran daerah juga harus mampu merespons berbagai kebutuhan tersebut secara tepat, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD-Pemkab Diminta Perkuat Sinergi

Dalam proses pembahasan rancangan perubahan APBD, DPRD berharap komunikasi antara lembaga legislatif dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat terus diperkuat.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai penting agar pembahasan anggaran dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jika terdapat perbedaan pandangan selama pembahasan, DPRD berharap hal tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah sebagai prioritas.

“Perbedaan pandangan yang mungkin terjadi dalam pembahasan hendaknya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” kata pimpinan DPRD.

Diharapkan Menghasilkan Anggaran Tepat Sasaran

Dengan telah diserahkannya dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

DPRD berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar sesuai jadwal dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

Hasil akhir pembahasan diharapkan mampu melahirkan anggaran yang tepat sasaran, efektif, efisien, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Bupati dan Wakil Bupati, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, Sekretaris DPRD beserta jajaran, serta unsur pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan undangan lainnya.

Langkah Andi Irwan untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Mamuju Tengah disebut tidak terlepas dari keinginannya untuk mendorong partai agar semakin solid, inklusif, responsif, serta memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan kader dan masyarakat.

Sosok Andi Irwan sendiri selama ini dikenal aktif dalam berbagai organisasi. Perannya dalam organisasi telah menempatkannya dalam berbagai agenda pengembangan dan pembinaan organisasi di daerah. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan organisasinya, sebelum kini mengambil langkah dalam dinamika politik internal Partai Golkar Mamuju Tengah.

Ingin Golkar Semakin Solid

Dalam keterangannya, H. Andi Irwan, ST menyampaikan bahwa keinginannya maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Mamuju Tengah dilandasi keinginan untuk mengabdi sekaligus membawa partai semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.

“Insyaallah, saya maju untuk mengabdi. Golkar adalah rumah besar kita, dan tugas kita bersama adalah menjaga rumah ini tetap kokoh, solid, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Mamuju Tengah,” ujar Andi Irwan di sela-sela silaturahmi dengan kader, Selasa (19/8/2026).

Menurutnya, kekuatan sebuah organisasi politik tidak hanya ditentukan oleh figur pimpinan, tetapi juga oleh soliditas seluruh kader dan struktur organisasi.

Karena itu, apabila nantinya memperoleh amanah memimpin DPD Golkar Mamuju Tengah, ia menyatakan akan memberikan perhatian terhadap penguatan basis kader, peningkatan sinergi antarelemen dan organisasi sayap partai, serta membangun pola komunikasi yang lebih efektif.

Kader Menjadi Kekuatan Utama

Andi Irwan menilai kader merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dan kekuatan Partai Golkar. Karena itu, menurut dia, konsolidasi tidak boleh hanya dilakukan menjelang momentum politik, tetapi harus menjadi bagian dari kerja organisasi secara berkelanjutan.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kader adalah kekuatan utama. Maka, merangkul semua elemen adalah langkah awal yang harus kita lakukan,” tambahnya.

Gagasan tersebut menempatkan konsolidasi internal sebagai salah satu agenda penting yang ingin dibangun Andi Irwan. Ia juga menekankan pentingnya kemampuan partai membaca perubahan serta menyesuaikan strategi dengan dinamika politik lokal maupun nasional.

Membawa Semangat Regenerasi

Majunya H. Andi Irwan, ST turut menambah dinamika dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamuju Tengah. Kontestasi internal tersebut dipandang sebagai bagian dari proses organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan Golkar di daerah.

Bagi Andi Irwan, regenerasi kepemimpinan bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga kesempatan untuk menghadirkan gagasan baru, memperkuat komunikasi antarkader, dan memastikan organisasi tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan pengalaman organisasi yang dimilikinya, Andi Irwan kini membawa gagasan mengenai penguatan struktur, konsolidasi kader, kebersamaan serta kontribusi partai terhadap pembangunan daerah.

Dinamika menuju penentuan Ketua DPD Golkar Mamuju Tengah diperkirakan akan semakin menarik seiring munculnya sejumlah nama dalam bursa. Pada akhirnya, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin Partai Golkar Mamuju Tengah tetap akan ditentukan melalui mekanisme dan ketentuan internal organisasi.

Bagi Andi Irwan, langkah yang kini diambilnya merupakan bagian dari ikhtiar untuk memberikan pengabdian sekaligus ikut menjaga Partai Golkar sebagai rumah besar kader di Kabupaten Mamuju Tengah.