Tudingan tersebut diduga disampaikan untuk menggiring opini publik, meski fakta kepemilikan tanah jelas sah dan sudah diperjualbelikan secara resmi dari pemilik yang sama, yakni almarhum H. Abdul Kadir Teke, yang sebagian lahannya memang sebelumnya dihibahkan untuk SDN 6 Batu.

Pernyataan anggota dewan ini menuai kritik tajam, karena dianggap memancing emosi masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial di Sidrap, mengingat isu pertanahan selalu sensitif dan mudah memicu gesekan antarwarga. Beberapa pihak menilai, narasi yang disampaikan cenderung provokatif, menimbulkan persepsi seolah-olah Andi Abd Rasyid melakukan tindakan melawan hukum padahal semua transaksi tanah dilakukan secara sah, dengan bukti kwitansi dan dokumentasi pembayaran yang jelas.

Kondisi ini membuat Andi Abd Rasyid terpaksa menempuh jalur hukum, dan anggota DPRD yang mempublikasikan tudingan tersebut kini terancam dilaporkan ke Polres Sidrap atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan publik. Langkah ini diambil untuk meluruskan fakta dan menjaga nama baik, sekaligus memperingatkan pejabat publik agar lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

Kasus ini menjadi sorotan masyarakat luas karena memunculkan pertanyaan soal etika dan tanggung jawab pejabat publik. Banyak yang menilai bahwa anggota DPRD seharusnya tidak menggunakan media sosial untuk membangun opini sepihak yang bisa memprovokasi masyarakat, apalagi di tengah isu pertanahan yang sensitif.

Sementara itu, warganet dan beberapa akun media sosial lokal mulai menyoroti unggahan anggota DPRD tersebut, yang berpotensi viral, karena menyinggung isu hukum dan sosial sekaligus. Polemik ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, seiring persiapan laporan resmi yang akan diajukan ke aparat penegak hukum. ***

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD Pasangkayu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Dalam penyampaiannya, Wabup Herny Agus menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 merupakan langkah strategis dalam melanjutkan agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026, yakni:

“Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan.”

Tema tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta RPJMD Kabupaten Pasangkayu 2025–2029.

Penyusunan Nota Keuangan RAPBD 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD, serta mengacu pada KUA-PPAS yang telah dibahas bersama DPRD.

Postur RAPBD 2026

Pendapatan Daerah: Rp 669.176.634.174

Belanja Daerah: Rp 678.620.819.304

Defisit: Rp 9.444.185.130, yang direncanakan tertutup melalui SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Adapun belanja daerah diarahkan pada 7 program prioritas pembangunan, meliputi:

Peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Penguatan struktur perekonomian daerah.

Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing.

Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Pengurangan kesenjangan wilayah pedesaan.

Penguatan kualitas lingkungan hidup.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Wabup Herny Agus menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya visi “Pasangkayu yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

“Kami menyadari penyusunan APBD ini belum sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan, masukan, dan kerjasama dari seluruh anggota DPRD serta pemangku kepentingan agar RAPBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Herny Agus. CP.

ADV

Rapat gabungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dr. Hj. Amalia Fitri didampingi Wakil Ketua DPRD Dr. Hj. St. Suraidah Suardi serta diikuti oleh seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi I hingga Komisi IV DPRD Sulbar.

Pembahasan LKPJ Gubernur menjadi agenda penting yang dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. Dalam rapat ini, masing-masing komisi menyampaikan hasil pendalaman yang telah dilakukan bersama OPD mitra kerja, mencakup aspek pelaksanaan program, capaian kinerja, hingga penggunaan anggaran. Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Fitri, menyampaikan bahwa rapat gabungan komisi merupakan forum untuk menyatukan pandangan dan menyusun rekomendasi strategis yang akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam rapat paripurna penetapan rekomendasi terhadap LKPJ.

Dari hasil pembahasan, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur agar nantinya menjadi bahan evaluasi serta merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis, guna menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kebijakan pada tahun-tahun mendatang yang merupakan bentuk pengawasan kami terhadap LKPJ kedepannya. Sebagai lembaga DPRD kita berharap kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah daerah bisa semakin lebih baik kedepan. Tutup ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Dalam rapat ini juga turut hadir A.M Bisyri Nur Kabid BMD BPKPD Provinsi Sulbar, pejabat yang menangani aset pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabag Umum & Keuangan Stephanus BM, Kasubag Umum M Adib, Bendahara Barang Afdaluddin dan Staf lainnya

Komisi II DPRD Sulbar berkomitmen untuk lebih memperketat pengawasan terhadap OPD dan memastikan setiap kendaraan dinas serta aset lainnya memiliki status yang jelas dan digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut H. Syafruddin Banyak aset Sulawesi Barat terutama di lahan yg masuk kategori sengketa itu yang harusnya di urus untuk mendapatkan sertifikat, dan banyak lagi lainnya yang perlu kita dorong agar segera tuntas.

“Aset Daerah Sulbar saat ini sudah menjadi sorotan terutama di lahan dan Kendaraan Dinas yang perlu kita tangani sekarang. Apalagi di beberapa kantor sudah banyak kendaraan yang ber Operasi selama puluhan tahun, perlu kita dapatkan daftar-daftar kendaraan Dinas tersebut, ini perlu di ketahui agar kita tahu penggunaan Anggaran perbaikan dan anggaran Operasional”. Pungkasnya

Berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulbar, Kamis, 17 April 2025, rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya. Hadir, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, para anggota DPRD Sulbar, Sekretaris DPRD Sulbar, jajaran OPD, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya menyampaikan bahwa dokumen Pokir DPRD merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan reses para anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing.

Munandar menjelaskan, Pokir DPRD ini disusun untuk menjadi bagian integral dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran berikutnya. “Pokir DPRD ini sangat penting untuk memastikan aspirasi konsituen kita di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD, yang muncul dalam reses menjadi rencana kerja pembangunan daerah,” ujar Munandar.

Agenda kedua dalam rapat paripurna ini adalah persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Jasa Konstruksi untuk ditetapkan menjadi Perda. Ranperda ini merupakan salah satu bentuk penguatan regulasi di sektor jasa konstruksi, yang dinilai sangat penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan. Melalui regulasi ini, diharapkan akan tercipta sistem penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih tertib, transparan, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembahasan Ranperda tentang Jasa Konstruksi ini diawali dengan Keputusan DPRD Sulbar Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 7 Maret tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pembahasan Ranperda tentang Jasa Konstruksi. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemprov Sulbar. Selanjutnya, dokumen ranperda yang telah disetujui akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses evaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan secara resmi.

Dengan disetujuinya perda ini, diharapkan pembangunan di Sulbar, khususnya di bidang jasa konstruksi, dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan berbagai komunitas baik itu konten kreator, penyuluh agama, relawan TIK, mahasiswa, PKK Majene dan perwakilan Dinas Kominfo Majene. “Ini tempat kedua yang kami kunjungi dalam literasi digital, tahun lalu kita hanya fokus di Mamuju saja. Namun tahun ini kita menyasar semua kabupaten di Sulbar,” kata Suraidah.

Ia menambahkan kegiatan ini penting bagi masyarakat maupun pemerintah karena pembangunan infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM) perlu menjadi perhatian. “Alhamdulillah saya lihat pesertanya beragam ada dari mahasiswa hingga konten kreator. Kami harap konten kreator ini menjadi juru bicara pemerintah bahwa dimana kita semua berupaya untuk selalu ditengah-tengah masyarakat. Jadi mereka bisa menjadi mitra strategis pemerintah,” tambahnya.

Apalagi, lanjut Suraidah konten kreator ini bisa memberikan informasi yang baik untuk masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah.

“Saya harap kegiatan ini bisa bertahan, program ini menjadi unggulan di Kominfo Sulbar agar lebih banyak lagi komunitas kita jangkau,” harapnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan Senter KIM kali ini merupakan angkatan ketiga, dimana pesertanya lebih dinamis karena dihadiri perwakilan para komunitas di Majene. “Jadi peserta ini bukan hanya kelompok informasi masyarakat, tetapi juga ada komutias UMKM, konten kreator, pemuda dan serta komunitas pemberdayaan perempuan,” ucap Mustari. Selain itu, dia berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan literasi digital kepada masyarakat, terutama empat pilar generasi digital.

“Mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Terutama empat pilar diantaranya bagaimana masyarakat cakap dalam literasi digital, bagaimana masyarakat aman dalam digital, bagaimana masyarakat berbudaya dalam berdigital, dan bagaimana beretika dalam menggunakan digital,” tandasnya.

Pansus DPRD Sulbar hadir dalam kunker tersebut, yaitu Masdar Mahmuddin, I Putu Suardana, Saddam, Murniati, Reski Irmayani Mappigau, dan A. Nurul Fathiyah. Hadir mendampingi, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Sulbar, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pertemuan pertama dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial P3A Bali. Ketua DPRD Sulbar bersama rombongan disambut hangat oleh Plt. Kepala Dinas Sosial P3A Bali, Luh Hety Veronika, beserta jajarannya. Diskusi yang berlangsung fokus pada upaya penurunan angka stunting dan program pemberdayaan perempuan yang telah sukses diimplementasikan di Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial P3A Bali memaparkan keberhasilan signifikan mereka dalam menekan angka stunting hingga mencapai 7 persen pada tahun 2023. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 21 persen. Beberapa strategi kunci yang diungkapkan, antara lain program pendidikan pernikahan wajib, sosialisasi kesehatan yang intensif, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan hasil pertanian, serta sinergi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai stakeholder

Bali juga memiliki OPD khusus yang menangani isu sosial budaya serta pendekatan unik melalui desa adat dalam mendukung program-program pembangunan masyarakat. Pertukaran informasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi Sulbar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan pertemuan di Kantor Dinkes Bali. Kedatangan mereka diterima oleh dr. Komang yang mewakili Kepala Dinkes Bali. Pembahasan pada pertemuan kedua ini secara spesifik mengupas tuntas upaya penanggulangan stunting yang telah dilakukan oleh Dinkes Bali. Dalam paparannya, dr. Komang menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Bali menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak tahun 2018 hingga 2023. Bahkan, beberapa kabupaten di Bali telah berhasil menekan angka stunting di bawah 20 persen. Berbagai program inovatif telah diimplementasikan, termasuk penggerakan aksi gizi di masyarakat, pemberdayaan ibu hamil untuk hidup sehat, dan pengoptimalan fungsi posyandu. Upaya strategis lainnya meliputi sosialisasi gizi dan kesehatan ke sekolah-sekolah, pemberian suplemen gizi, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, dan berbagai instansi terkait.

Meskipun telah mencapai beberapa target yang menggembirakan, Dinkes Bali mengakui masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti cakupan pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil, angka kunjungan ibu hamil yang ideal, serta pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai inovasi terus dilakukan, termasuk kegiatan kreatif seperti lomba menu bergizi dan pengembangan produk pangan alternatif berbasis protein lokal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan kesehatan secara keseluruhan.

Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dan informasi berharga yang telah dibagikan oleh Pemprov Bali. Ia berharap, melalui kunker ini, Pansus DPRD Sulbar dapat mengadopsi dan mengadaptasi berbagai strategi dan inovasi yang telah terbukti berhasil di Bali untuk diterapkan di Sulbar, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya.

Kedatangan Ketua DPRD Sulbar dan Tim Pansus disambut langsung oleh Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras beserta jajaran perangkat daerah terkait.

Khalil Qibran sebagai Wakil Ketua Pansus Peningkatan Gizi Masyarakat menyampaikan tujuan kunjungan terkait masalah peningkatan gizi masyarakat serta bagaimana program-program pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menangani resiko stunting serta pemenuhan gizi. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Sulawesi Barat yang melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyusunan regulasi ini.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan gizi, termasuk pencegahan stunting, pernikahan usia dini, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan edukasi gizi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Tim Pansus akan mengakomodasi masukan yang diperoleh dalam penyusunan perubahan Ranperda, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat berharap regulasi ini nantinya dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan angka stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari rangkaian konsultasi publik Pansus DPRD Sulawesi Barat sebelum Raperda tersebut dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi.**

Tiga ranperda tersebut yakni Ranperda Peningkatan Gizi Masyarakat, Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Ranperda Penyelenggaraan Pemajuan Kebunayaan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Dr Hj Sitti Suraidah Suhardi, SE, M.Si dan dihadiri Plh Sekprov Herdin Ismail.

Puluhan Anggota DPRD Sulbar hadir dalam dapat paripurna tersebut, diantaranya Abdul Rahim, H Syarifuddin, Jumiaty Mahmud, Firman Argo, Halaluddin, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.