PEMERINTAH – Realita Indonesia

Diduga Langgar KUHAP dan Due Process of Law, Penanganan Kasus Bibit Murbei Wajo Diprotes Mahasiswa

Editor RI — Thu, 08 Jan 2026 13:43:41 +0000

MAKASSAR, Harapanrakyat.info – Koalisi Lintas Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Kamis (8/1/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan penyimpangan prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wajo dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit murbei di Kabupaten Wajo.

Dalam aksinya, Koalisi Lintas Mahasiswa menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Kejari Wajo patut diduga tidak profesional, tidak objektif, serta menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip due process of law.

Perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel di Ruang Aspirasi Kejati Sulsel. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap dan tuntutan secara resmi kepada pihak Kejati Sulsel.

Koordinator lapangan aksi, Ahmad Sangaji, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah dugaan pelanggaran serius dalam proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan tanpa pendampingan penasihat hukum, dugaan tekanan dalam pemeriksaan, penyitaan handphone tanpa prosedur hukum yang sah, hingga penetapan tersangka yang dinilai prematur dan tidak didukung dua alat bukti yang cukup.
“Kami meminta Kejati Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kajari Wajo dan penyidik yang menangani perkara ini. Penegakan hukum harus berjalan objektif dan tidak melindungi pelanggaran hak-hak warga negara,” tegas Ahmad Sangaji.

Kejati Sulsel Respons Tuntutan Mahasiswa
Menanggapi aspirasi tersebut, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang disampaikan.

“Terkait dugaan pelanggaran etik, yang bersangkutan akan kami panggil. Kami juga sudah menerima surat pengaduan dari kuasa hukumnya,” ujar Irwan.

Soetarmi menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan bibit murbei di Kabupaten Wajo masih dalam tahap penyidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru.

“Perkara ini masih dalam proses penyidikan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh pihak yang merasa dirugikan dalam proses penetapan tersangka.

“Ada dua jalur yang bisa dilakukan. Ketika proses penetapan tersangka dan bila merasa dirugikan, dapat menempuh upaya hukum melalui praperadilan,” kata nya
Selain itu, Ssoetarmi menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang turut mengawal jalannya proses hukum.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan mahasiswa yang ikut mengawal proses penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit murbei di Wajo. Kita tunggu hasil dan perkembangan selanjutnya,” pungkasnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir damai setelah perwakilan Koalisi Lintas Mahasiswa diterima dan menyerahkan dokumen pernyataan sikap.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tertulis lanjutan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait hasil evaluasi internal atas laporan tersebut.+++

Laporan: Tim

𝗦𝗲𝗺𝗮𝗿𝗮𝗸 𝗛𝗞𝗡 𝗸𝗲-𝟲𝟭 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗺𝗮𝘀𝗮, 𝗦𝘂𝗱𝗶𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻 𝗕𝗮𝗶𝗸

Editor RI — Wed, 12 Nov 2025 03:46:55 +0000

HR-Mamasa-Semarak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 61 tingkat Kabupaten Mamasa berlangsung khidmat di Lapangan Tennis Mamasa, Rabu 12/11/2025. Upacara dihadiri oleh seluruh unit pelayanan kesehatan se-Kabupaten Mamasa, seperti Rumah sakit, Puskesmas dan organisasi layanan kesehatan lainnya.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman. Hadir pula jajaran Forkopimda Mamasa, berberapa pimpinan OPD terkait dan sejumlah tokoh masyarakat.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman menyampaikan apresiasinya kepada panitia pelaksanaan yang telah mempersiapkan acara ini sehingga berlangsung khidmat dan semarak.

Sudirman menambahkan bahwa HKN tingkat kabupaten Mamasa diharapkan semakin meningkatkan pelayanan kesehatan di Mamasa untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

“Perjalanan menuju Indonesia sehat merupakan perjalanan panjang menuju generasi yang semakin sehat dan maju. Jadikan HKN ke 61 sebagai momen terus membangun masyarakat yang sehat kuat menuju Indonesia emas 2045” Tegas Wakil Bupati saat menyampaikan sambutannya.

Sebelum pelaksanaan Upacara HKN juga dilaksanakan Gerak jalan santai dari kompleks Gedung DPRD Kabupaten Mamasa menuju tempat upacara di Lapangan Tennis Mamasa.

ADV

BUPATI KABUPATEN MAMASA LANTIK PEJABAT ESELON II

Editor RI — Mon, 10 Nov 2025 08:44:28 +0000

HR-MAMASA-Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Mamasa 2025 hasil job fit yang dilaksanakan oleh pansel LAN Makassar beberapa waktu lalu dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Senin 10/11/2025.

Bupati dalam amanatnya menyampaikan bahwa di mana pun seorang ASN dalam lingkup Eselon II hari ini wajib melaksanakan amanah yang diberikan dan wajib menjunjung tinggi kode etik kepegawaian.
“Saya mohon Bapak/Ibu tunjukkan profesionalisme dan kerja kalian dalam tugas masing-masing untuk melayani tuntutan masyarakat dalam pelayanan kepada mereka dan dalam Pembangunan berkelanjutan di kabupaten Mamasa.” Demikian disampaikan Bupati.

Bupati menambahkan bahwa ke depannya para pejabat akan mendapat evaluasi setiap 3 bulan, dan akan mendapat penilaian dimana hal tersebut akan menentukan lama tidaknya seseorang dalam suatu jabatannya. Apakah kinerjanya baik dan berkualitas atau tidak, hal itu akan mempengaruhi penilaian nantinya. Bupati mengingatkan bahwa tidak ada jabatan yang abadi karena itu adalah amanah yang diberikan negara untuk dilaksanakan.

“Jabatan yang ada di pundak kita mesti dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat, kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Maka marilah kita menjalankan tugas dan fungsi jabatan itu dengan baik, jangan menggunakannya untuk bergaya.” Tutup Bupati.
Berikut daftar nama pejabat yang dilantik pada hari ini, senin 10/11/2025:

1. H Muhammad Syukur Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa
2. H. Asmadi, S.Pd. MM jabatan Asisten I
3. Resin, S. Pak Jabatan Asisten II
4. Rusli, S.Pd jabatan Asisten III
5. Usman jabatan Staf Ahli Bidang Sosial budaya dab SDM
6. Lukman, S.Pd. M.Si jabatan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan
7. H. Abd Samad, SH jabatan Staf ahli bidang pemerintahan dan politik
8. Yohanis, S. Sos. M.H jabatan Kepala Dinas Perikanan
9. Drs Kain Lotong Sembe, MM jabatan Inspektur Daerah
10. Festiniwati, SE. MM jabatan Kadis Sosial
11. Drs Imanuel jabatan Kepala Dinas Perhubungan
12. Rahmat, S. Sos jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Alexi Losong, SSTP., M.Si jabatan Kasatpol PP
14. Hermin, SH., M. Adm jabatan Kepala BPKAD
15. Ir. Gusti Harmiawan Buntutiboyong, ST, M.Si. MH Kepala BApeda
16. Yulianus Nanne, S. Sos, M Ap jabatan kadis PMD
17. Ernesto Randan, S.Ip jabatan Kadis Kominfosandi Kabupaten Mamasa
18. Tokar, SH Kepala Kesbangpol
19. Andi Armini Mustafa SE, M AP. Jabatan Kadis Koperasi UMKM dan perdagangan
20. Ir, Herikurniawan S. Hut, M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup
21. Sintia, MM jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Muhammad Nawir, S. Ag jabatan Kepala Dinas Kearsipan dan Perrpustakaan Daerah
23. dr. Ratna Sari Dewi, S. Ked jabatan Kadis Kesehatan
24. Ir. Oktovianus Masuang, ST, MM jabatan Kadis PU dan Penataan Ruang
25. Basok Parjuni Amri, SSTP,. M.Si jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan
26. Amwar, S.Pd., MM jabatan Kepala dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

adv

Miris! Pemilik Sah Dipenjara, Penerbit Sertifikat Palsu Malah Aman Kisah Indogrosir Makassar-Salim Group

Editor RI — Tue, 21 Oct 2025 19:57:15 +0000

Makassar, Harapanrakyat.info — Cerita ini sebenarnya tragis, tapi saking anehnya malah terdengar lucu.

Bayangkan, di Km 18 Kelurahan Pai, Makassar, seorang kakek 66 tahun bernama Abdul Jalali Dg. Nai dipenjara karena dianggap menyerobot tanahnya sendiri.

Tanah itu sudah dikelola keluarganya sejak 1910, dibayar pajaknya selama 65 tahun tanpa jeda, lengkap dengan arsip buku C atas nama leluhurnya, Tjoddo bin Laumma.

Namun ketika ia kembali menapakkan kaki di atas tanah itu, aparat datang sambil menggelar pita garis polisi.

“Saya cuma pulang ke tanah bapak saya. Tapi kata mereka, saya menyerobot,” ujar Jalali dengan nada heran, Rabu (1/10).

Begitulah. Di negeri ini, garis keturunan bisa kalah oleh garis koordinat.

✓Babak 1 — Rumah Sendiri Jadi TKP

Semua bermula ketika Jalali, ahli waris sah keluarga Tjoddo, berinisiatif menduduki kembali lahannya di Km 18 yang sejak lama dikuasai pihak lain.

Ia tidak membawa senjata, hanya membawa keyakinan dan dokumen. Tapi rupanya di republik ini, keyakinan rakyat kecil tidak termasuk bukti kuat.

Aparat datang. Jalali ditangkap.

Dan hari itu, sejarah mencatat: seorang warga dipenjara karena pulang ke rumahnya sendiri.

✓Babak 2 — Sertifikat Ajaib ala BPN

Cerita makin lucu saat BPN Makassar menerbitkan SHM No. 25952/2014 atas nama Annie Gretha Warouw — yang berdasar pada rincik palsu yang sudah dinyatakan non-identik alias palsu oleh Labfor Polri (2001).

Yang lebih ajaib, sertifikat baru itu terbit padahal induknya shm 490/1984 telah mati pada pk ma tahun 2004.

Baru pada 16 April 2015, Kanwil BPN Sulsel mengeluarkan SK Pembatalan SHM 490/1984.

“Luar biasa! Ini mungkin satu-satunya sertifikat yang lahir padahal induknya sudah meninggal,” seloroh Ryan Latief, Ketua LHI sekaligus LBH LIRA Sulsel beberapa waktu lalu.

Dari “sertifikat ajaib” itu, lahirlah dua SHGB 21970 (2015 & 2016) yang kemudian dijual ke PT ICC Indogrosir Makassar, anak usaha Salim Group.

Bangunan megah pun berdiri kokoh — di atas fondasi tumpukan administrasi dan air mata.

Babak 3 — Negara Sibuk, Keadilan Ketiduran

Empat lembaga negara sebenarnya sudah bicara.

Masalahnya, tak satu pun bicara soal keadilan.

Forensik Polri bicara soal kebenaran ilmiah, tapi suaranya tak terdengar.

Pengadilan bicara soal prosedur, bukan substansi.

BPN Makassar bicara soal administrasi, tapi malah mencetak keajaiban.

Kementerian ATR BPN RI, bilang error in subjecto dan error in objecto tapi itu pepesan kosong.

Pemerintah bicara investasi, padahal rakyatnya justru diinvestigasi.

“Kalau hukum cuma berpihak pada yang punya modal, rakyat cukup beli popcorn dan nonton saja,” ujar Ryan Latief miris.

Timeline Ironi Km 18 Makassar

2001 – Labfor Polri menyatakan rincik Tjonra palsu.

2004 – PK MA No. 551 PK/Pdt/2002: rincik palsu menang di pengadilan.

2014 – BPN Makassar terbitkan SHM 25952 atas nama Annie Gretha Warouw.

2015 – Kanwil BPN Sulsel batalkan SHM 490/1984.

2016 – Dua SHGB 21970 dijual ke Indogrosir (Salim Group).

2025 – Jalali dipenjara karena “menyerobot” tanahnya sendiri.

Epilog — Negara yang Takluk pada Kesalahannya Sendiri

Kini, Km 18 Makassar bukan lagi sekadar titik koordinat, melainkan simbol kebingungan negara terhadap kesalahannya sendiri.

Negara sebenarnya tahu mana yang salah, tapi enggan memperbaikinya — mungkin karena kesalahan itu sudah dianggap “anggota keluarga.”

Tim JAMC Makassar

LSM Pekan 21 Bongkar Dugaan Pelanggaran Berat di Proyek Bumi Salewangan Mas, Desak Pemerintah dan Kementerian Turun Tangan!

Editor RI — Sun, 05 Oct 2025 13:00:48 +0000

Maros, harapanrakyat.info (05/10/25) – Proyek pembangunan Perumahan Bumi Salewangan Mas di Kabupaten Maros kini menjadi sorotan tajam publik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pekan 21 mengungkap sederet temuan mencengangkan yang diduga kuat melanggar aturan tata ruang, kaidah lingkungan, dan hak-hak konsumen.

Sekretaris Jenderal LSM Pekan 21, Amir Kadir, SH, menegaskan bahwa hasil investigasi lembaganya menunjukkan ketidaksesuaian antara rekomendasi teknis dan kondisi nyata di lapangan.

“Banyak unit dibangun sejajar bahkan lebih rendah dari badan jalan nasional. Padahal dalam rekomendasi pengendalian banjir jelas disebutkan bangunan harus 30 sentimeter lebih tinggi. Ini pelanggaran nyata terhadap ketentuan teknis dan ancaman langsung bagi warga saat musim hujan,” tegas Amir Kadir di Kantor LSM Pekan 21, Jumat (5/10/2025).

Lebih lanjut, Amir mengungkap bahwa site plan proyek perumahan tersebut tidak sejalan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Berdasarkan ketentuan, jarak bangunan dari bibir sungai minimal 18 meter — namun di lapangan, bangunan ditemukan berdiri hampir menempel di tepian sungai.

“Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini bentuk kelalaian serius yang bisa menimbulkan bencana. Pemerintah Kabupaten Maros tidak bisa cuci tangan karena izin proyek ini jelas keluar lewat mekanisme mereka,” ucapnya tajam.

Selain itu, tim LSM Pekan 21 juga menemukan indikasi pengabaian fasilitas umum (fasum) seperti jalan lingkungan, jaringan listrik, dan air bersih. Ironisnya, sejumlah pembeli telah menandatangani akad kredit melalui bank pemerintah, padahal infrastruktur dasar belum terpenuhi.

“Ini persoalan serius. Ketika masyarakat sudah membayar dan menandatangani akad, mereka punya hak atas keamanan dan fasilitas dasar. Pemerintah membiarkan ini sama saja dengan menutup mata terhadap pelanggaran hukum,” tambah Amir.

LSM Pekan 21 kini secara tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Jika penyelidikan mandek tanpa alasan jelas, lembaga tersebut siap menggugat secara class action demi kepentingan masyarakat luas.

“Kami tidak akan tinggal diam. Bila ada indikasi penghentian kasus tanpa dasar hukum yang kuat, kami akan gugat melalui mekanisme class action. Ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” tegas Amir.

Amir juga menyerukan agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia tidak tinggal diam.

“Kami minta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia turun langsung ke Maros untuk melihat persoalan ini. Jangan hanya menunggu laporan di atas meja. Ini bukan sekadar proyek perumahan, tapi soal tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan hak warga,” seru Amir dengan nada keras.

Publik kini menyorot Pemerintah Kabupaten Maros, bahkan hingga ke tingkat provinsi dan pusat, karena proyek ini dinilai telah berjalan di luar kendali teknis dan pengawasan. Banyak pihak menilai, jika tidak ada tindakan cepat, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pembangunan perumahan di Sulawesi Selatan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengembang Bumi Salewangan Mas maupun instansi teknis Pemkab Maros belum memberikan tanggapan resmi atas temuan LSM Pekan 21.

Warga Dipimpong Pembagian Beras Bulog di Kelurahan Hasanuddin Bermasalah

Editor RI — Tue, 30 Sep 2025 13:26:22 +0000

Maros, Harapanrakyat.info – Polemik pembagian beras Bulog kembali mencuat di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, Selasa (30/9).

Seorang warga bernama R (inisial) mengaku mengalami kebingungan bahkan kekecewaan lantaran namanya sempat tercatat sebagai penerima, namun ketika mengecek ke kantor lurah, datanya justru dinyatakan tidak ada.

Kejadian itu bermula ketika R mendatangi Kantor Kelurahan Hasanuddin untuk mempertanyakan haknya.

Awalnya, pihak kelurahan beralasan menggunakan “data baru”, sehingga nama R tidak tercatat dalam daftar pembagian.

“Padahal saya masih berdomisili tetap di sini, masih tinggal di lingkungan Kadieng. Tidak masuk akal kalau harus data baru lagi,” ungkapnya.

Foto: Mashabi Ruhing Hasan Lurah Hasanuddin kecamatan Mandai Kabupaten Maros

R kemudian mendapat jawaban dari Mashabi Ruhing Hasan Lurah Hasanuddin yang menyebut bahwa ia tetap akan mendapat bagian.

Namun, janji itu tak terbukti. Ketika kembali keesokan harinya, Lurah justru mengeluhkan bahwa kelurahan kerap disalahkan. Menurutnya, pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping sosial.

Namun, saat hal itu ditanyakan ke pendamping sosial, jawaban berbeda kembali muncul.

Pihak Dinas Sosial menegaskan bahwa data yang mereka terima berasal dari kelurahan dan di serahkan ke bulog.

Alhasil, masyarakat merasa seperti dipermainkan dengan alasan yang saling bertolak belakang.

“Ini jelas pemimpongan. Kelurahan bilang urusan Dinas Sosial, Dinas Sosial bilang data dari kelurahan. Lalu kami warga harus kemana?” tegas R.

Lebih parahnya lagi, jawaban terakhir dari pihak kelurahan dianggap tak masuk akal.

Warga diminta mengecek sendiri ke Bulog terkait data mereka.

“Seharusnya itu tugas pemerintah setempat. Masa warga yang disuruh ke Bulog. Apa gunanya ada kelurahan kalau warganya harus urus sendiri?” keluhnya.

Kasus ini menambah catatan buram penyaluran bantuan beras Bulog yang kerap menuai persoalan data.

Warga berharap keluhan ini, didengarkan oleh bupati Maros serta pemerintah kabupaten maros segera mengambil langkah tegas agar distribusi tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kecurigaan serta keresahan di masyarakat.

TIM JAMC MAROS

Bupati Majene Temui Ditjen Otda Kemendagri Terkait Persiapan Penyegaran Rotasi Pejabat

Editor RI — Wed, 12 Feb 2025 00:28:54 +0000

HR-Majene– Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele yang kembali terpilih sebagai Bupati Majene periode 2025-2030, saat ini menemui Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Moh.Yuliarto, sebagai bentuk persiapan penyegaran rotasi pejabat di daerahnya.

Pertemuan Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele bersama jajaran Ditjen Otda Kemendagri ini berlangsung di Jakarta, Selasa, 11-2-2025.

Sebagai mana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengizinkan untuk para kepala daerah yang baru dilantik, bisa langsung melakukan mutasi atau mengangkat pejabat baru, tanpa harus menunggu enam bulan.
Alasan Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepala daerah baru untuk mengganti atau mutasi/merotasi pejabat sesuai dengan selera bukan tanpa alasan. Hal itu dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang sehat.

Karena itu, Andi Achmad Syukri Tammalele pun memanfaatkan momentum ini untuk membangun komunikasi dengan pihak Kemendagri terkait regulasi rotasi pejabat struktural yang ada di daerah setelah kepala daerah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele -Andi Rita Mariani Basharu tentu akan bergerak cepat melakukan upaya perbaikan disemua aspek guna mewujudkan visi misi mereka untuk lima tahun kedepan.

Karena itu, penting bagi AST-Rita mempersiapkan pejabat berkompeten untuk mengisi pos jabatan yang telah ada sesuai dengan kompetensi yang dimiliki bagi calon pejabat yang ada di daerah.

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait regulasi rotasi pejabat struktural yang ada di daerah. Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan menyampaikan usulan itu ke Ditjen Otda Kemendagri,” ujarnya.

Terlebih kata dia, visi misi yang sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan cepat direalisasikan. “Mereka (kepala daerah baru) butuh pejabat-pejabat yang betul-betul satu (sejalan) dan singkron dengan mereka (sukseskan program kerja),” ucapnya. **

DPRD dan Forkopimda Sulbar Rapat Bersama Sekaligus Deklarasi Netralitas ASN Untuk Pilkada 2024

Editor RI — Fri, 21 Jun 2024 08:37:43 +0000

Sulbar-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar melakukan Rapat Bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula lantai Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Jumat 21-6-2024.

Rapat tersebut juga dihadiri Tim Desk Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Provinsi Sulawesi Barat. sementara dari DPRD diwakili olehK epala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Stephanus BM dan Kasubag Umum M. Adib

selain melakukan para peserta rapat Ini juga malakukan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

selain itu kegiatan ini juga dilakukan bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 serta menegaskan komitmen netralitas ASN dalam proses pemilihan.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh PJ. Gubernur Dr. Bahtiar Baharuddin, Sekretaris Provinsi Sulbar M. Idris, perwakilan dari Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Deklarasi Netralitas ASN yang dilakukan pada acara ini merupakan salah satu langkah konkrit untuk meneguhkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan netralitas selama proses Pilkada Serentak 2024 berlangsung. Diharapkan dengan adanya deklarasi ini, seluruh ASN di Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan tidak memihak.

Acara ini dimulai dengan penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN oleh seluruh perwakilan instansi yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan dan dilanjutkan dengan diskusi bersama.**

Bapperida Gelar Forum Koordinasi Bappeda Se- Sulbar

Editor RI — Thu, 15 Feb 2024 12:23:58 +0000

Makassar-HR– Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 pada 15 sampai dengan 16 Februari 2024 di Hotel Novotel Makassar.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dihadiri Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana beserta jajarannya selaku pelaksana kegiatan, juga perwakilan berbagai unsur perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten Se-Sulawesi Barat sebagai peserta.

“Kegiatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan menguatkan koordinasi, sinergitas, dan harmonisasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten,” kata Junda, Kamis (15/2/2024).

Dalam laporannya selaku ketua pelaksana, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir mengungkap tema yang diusung pada kegiatan ini adalah

“Kolaborasi Menyongsong Sulawesi Barat sebagai Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan”.

Kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh untuk menyampaikan arahannya pada, Jumat (16/2/2024) esok.

Untuk itu, Bapperida Sulbar berharap seluruh peserta, baik pimpinan OPD hingga pelaksana dapat hadir hingga selesai pada hari kedua sesuai agenda yang telah disampaikan.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Sulbar, Muhammad Idris memberikan apresiasi kepada Bapperida Sulbar yang secara konsisten telah melaksanakan forum ini rutin setiap tahun.

“Saya sampaikan selamat kepada pak junda dan kawan-kawan, selama saya kurang lebih 6 tahun saya di sulbar ini terus dijalankan bahkan di era pandemi pun kegiatan ini dijalankan dengan baik.” tutupnya.

Berikut Strategi Junda MaulanaYang di Urai Saat Rakor Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2024

Editor RI — Tue, 13 Feb 2024 12:32:21 +0000

Mamuju, Inisulbar.com,- Bapperida Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2024 di Ruang Rapat RKPD Bapperida, Selasa (13/2/2024).

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana sekaligus memberikan arahan dalam pengembangan infrastruktur.

Menurut Junda, infrastruktur menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan bersama di Sulawesi Barat.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah sektor infrastruktur dan kewilayahan, perlu adanya penyamaan persepsi melalui rapat koordinasi bersama para stakeholder.

“Kami menyadari bahwa dokumen RPJPD yang disusun itu periodenya 20 tahun, maka kita butuhkan analisis mendalam berkaitan dengan kondisi eksisting gambaran saat ini, sehingga kita mampu merencanakan Sulawesi Barat 20 tahun ke depan seperti apa,” kata Junda.

Junda juga menyampaikan empat strategi yang akan dilakukan dalam mendukung Sulawesi Barat sebagai penyangga ibu kota nusantara, yaitu berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya alam, terutama hasil pertanian, membangun sumber daya manusia, serta membangun konektivitas antara pusat produksi dan pasar.

“Kelemahan kita adalah karena tidak memiliki grand strategi tentang pengembangan suatu kawasan. maka kita hanya akan mendapat anggaran untuk pemenuhan standar minimal saja” ujarnya.

“Mari kita sama – sama berpikir untuk menyusun grand strategi tentang pengembangan suatu kawasan. jadi bagaimana suatu kawasan itu bisa didukung dengan infrastruktur, yang baik darat, laut maupun udara.”

“Mari kita memikirkan ke depan bagaimana infrastruktur untuk mendukung produksi bisa sampai ke pasar dan bagaimana konektivitas mamuju dan makassar tidak terlalu bermasalah, kita juga harus memikirkan bagaimana volume kendaraan apalagi jalan poros kita ini adalah satu-satunya jalur dan tidak ada alternatif, dan penting mempertimbangkan Tingkat kerawanan seperti longsor.

“Terutama untuk 20 tahun kedepan. harus kita memikirkan alternatif – alternatif untuk menangani berbagai hal tersebut,” pungkasnya.

Diketahui rakor dihadiri para stakeholder di bidang infrastruktur dan kewilayahan, baik dari instansi vertical, provinsi serta perwakilan Bappeda Kabupaten Se-Sulbar.

Rakor ini juga menjadi awal menuju agenda Forum Group Discussion Tematik RPJPD 2025 -2045 yang berkaitan dengan infrastruktur dan kewilayahan. (D-IS)