Diskusi yang dipandu oleh Zainal tersebut berlangsung hangat dan interaktif, dengan menghadirkan berbagai narasumber berpengalaman di bidang jurnalistik dan komunikasi publik. Salah satu narasumber, Mukhlis Amanhadi, mantan wartawan senior Harian Fajar/Fajar Group, memaparkan perjalanan sejarah dunia jurnalistik serta menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan publik terhadap wartawan.

Menurut Mukhlis, profesionalisme wartawan tidak hanya diukur dari kemampuan menulis berita, tetapi juga dari komitmen terhadap kebenaran, objektivitas, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan aset utama yang harus dijaga oleh setiap insan pers.

Senada dengan hal tersebut, tokoh pers sekaligus pendiri Group Media Karipo, Asruddin Azis, S.Sos, menekankan pentingnya penguatan kode etik jurnalistik serta pelaksanaan uji kompetensi wartawan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan kredibilitas media.

“Uji kompetensi wartawan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa wartawan memiliki standar profesional yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua HIPSI Sulsel (Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia), Irianto Amama, turut membagikan pengalaman terkait dinamika profesi wartawan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya solidaritas antarinsan pers dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus menjaga marwah profesi jurnalistik.

Dari unsur kepolisian, Kasi Humas Polres Maros, AKP Ahmad, S.Sos., M.H, menyampaikan apresiasi terhadap peran pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai sinergi antara pers dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan informasi yang beredar akurat, berimbang, dan edukatif.

Diskusi yang diinisiasi oleh Amir Perwira ini juga diwarnai sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Salah satu peserta, Arif, mengajukan pertanyaan terkait cara menjaga profesionalisme dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi wartawan saat ini.

Menutup kegiatan, para peserta menikmati suasana keakraban sambil berdiskusi santai di Warkop Marannu. Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi, dengan harapan diskusi ini dapat semakin memperkuat profesionalisme, integritas, dan solidaritas insan pers, khususnya di Kabupaten Maros.

Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tim APN

Sikap tegas Kapolri tersebut mendapat dukungan penuh dari Panglima Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pengawasan kebijakan publik dan kinerja penyelenggara negara. Panglima LP2KP, Haris RN, menilai wacana Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas institusi kepolisian.

“Sejak era Reformasi hingga saat ini, secara hierarki Kapolri berada langsung di bawah Presiden. Itu bukan kebetulan, melainkan amanat Reformasi 1998 dan ketentuan konstitusional yang harus dijaga,” tegas Haris RN.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi sejumlah pihak terkait usulan tersebut. Namun, ia menegaskan Polri secara institusional menolak jika harus ditempatkan di bawah kementerian khusus.

“Kami, institusi Polri, menolak apabila ada usulan Polri berada di bawah kementerian. Posisi Polri saat ini adalah posisi yang sangat ideal,” ujar Sigit, Senin (26/1).

Menurut Sigit, Polri merupakan alat negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Posisi langsung di bawah Presiden memungkinkan Polri bergerak cepat, lincah, dan responsif tanpa hambatan birokrasi berlapis.

“Pada saat Presiden membutuhkan kami, Polri bisa langsung bergerak tanpa harus melalui kementerian-kementerian yang justru berpotensi menimbulkan matahari kembar dalam pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Lebih jauh, Kapolri menekankan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari hasil besar Reformasi, khususnya pasca pemisahan Polri dari TNI. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk membangun ulang doktrin, struktur organisasi, akuntabilitas, serta mekanisme kerja menuju kepolisian sipil (civilian police) yang profesional dan modern.

“Pasca Reformasi, Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanisme, serta mempersiapkan diri menuju roadmap sebagai civilian police,” ungkap Sigit.

Dari sisi hukum, Kapolri menegaskan bahwa posisi Polri memiliki dasar konstitusional yang kuat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta diperkuat oleh Ketetapan MPR RI Nomor 7 Tahun 2000.

“Ini sesuai mandat UUD 1945 bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. TAP MPR juga menegaskan Polri berada di bawah Presiden serta pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR,” ujarnya.

Selain faktor hukum, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas juga menjadi alasan kuat Polri harus berada langsung di bawah Presiden agar koordinasi nasional berjalan efektif.

“Kita memiliki 17.380 pulau. Bahkan luas wilayah Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto, setara bentangan dari London hingga Moskow. Ini membutuhkan Polri yang kuat, mandiri, dan langsung di bawah Presiden,” pungkas Sigit.

Tim APN

(Hans)

Suasana semakin pecah saat Ketua Umum KIWAL Garuda Hitam, Erwin Nurdin, S.E., diajak naik ke atas panggung untuk berduet bersama Lukman Rola dan Enal Gassing. Momen kebersamaan itu disambut sorak sorai para kader dan pengunjung yang memadati lokasi acara.

Para kader dan pengunjung tampak sangat terhibur dengan sejumlah lagu khas Makassar yang sedang viral, dibawakan langsung oleh para artis. Irama musik yang enerjik membuat suasana semakin hidup, bahkan para kader KIWAL Garuda Hitam ikut bergoyang dan bernyanyi bersama sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan organisasi.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal hingga puncak acara. Meski kegiatan berlangsung hingga malam hari, situasi tetap aman dan kondusif. Pengamanan acara dilakukan secara maksimal oleh Provost dan Satgas KIWAL Garuda Hitam Kabupaten Maros yang disiagakan di sejumlah titik strategis untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya acara.

Ketua Umum KIWAL Garuda Hitam, Erwin Nurdin, S.E., menyampaikan bahwa peringatan anniversary ke-22 ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat soliditas seluruh kader.

“Kebersamaan dan kegembiraan malam ini menunjukkan kekompakan KIWAL Garuda Hitam. Terima kasih kepada seluruh kader, panitia, dan masyarakat yang telah hadir serta ikut menjaga suasana tetap kondusif,” ujarnya.

Hingga acara berakhir, rangkaian Anniversary ke-22 KIWAL Garuda Hitam berjalan lancar, tertib, dan penuh kemeriahan, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh kader dan masyarakat yang hadir.

Laporan:
Tim APN

Tudingan tersebut diduga disampaikan untuk menggiring opini publik, meski fakta kepemilikan tanah jelas sah dan sudah diperjualbelikan secara resmi dari pemilik yang sama, yakni almarhum H. Abdul Kadir Teke, yang sebagian lahannya memang sebelumnya dihibahkan untuk SDN 6 Batu.

Pernyataan anggota dewan ini menuai kritik tajam, karena dianggap memancing emosi masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial di Sidrap, mengingat isu pertanahan selalu sensitif dan mudah memicu gesekan antarwarga. Beberapa pihak menilai, narasi yang disampaikan cenderung provokatif, menimbulkan persepsi seolah-olah Andi Abd Rasyid melakukan tindakan melawan hukum padahal semua transaksi tanah dilakukan secara sah, dengan bukti kwitansi dan dokumentasi pembayaran yang jelas.

Kondisi ini membuat Andi Abd Rasyid terpaksa menempuh jalur hukum, dan anggota DPRD yang mempublikasikan tudingan tersebut kini terancam dilaporkan ke Polres Sidrap atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan publik. Langkah ini diambil untuk meluruskan fakta dan menjaga nama baik, sekaligus memperingatkan pejabat publik agar lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

Kasus ini menjadi sorotan masyarakat luas karena memunculkan pertanyaan soal etika dan tanggung jawab pejabat publik. Banyak yang menilai bahwa anggota DPRD seharusnya tidak menggunakan media sosial untuk membangun opini sepihak yang bisa memprovokasi masyarakat, apalagi di tengah isu pertanahan yang sensitif.

Sementara itu, warganet dan beberapa akun media sosial lokal mulai menyoroti unggahan anggota DPRD tersebut, yang berpotensi viral, karena menyinggung isu hukum dan sosial sekaligus. Polemik ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, seiring persiapan laporan resmi yang akan diajukan ke aparat penegak hukum. ***

Persoalan yang sejak awal berkaitan dengan keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT BULS tidak lagi semata menjadi perdebatan administratif, melainkan juga menyorot keterlibatan aktif Lembaga Adat Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

‎
‎Sorotan publik menguat setelah beredar bukti visual berupa foto dan video yang menunjukkan adanya aktivitas penandaan dan tindakan fisik di lokasi lahan sengketa, yang diduga dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga adat.
‎
‎• Bukti Lapangan: Penandaan Pohon dan Aktivitas Terorganisir

‎Dalam foto yang beredar, terlihat jelas batang pohon besar diberi tanda cat putih. Dalam praktik konflik agraria, penandaan semacam ini lazim dipahami sebagai penunjuk klaim, batas sepihak, atau penguasaan fisik lahan.

Namun, pada lokasi tersebut tidak terlihat patok resmi negara, papan penetapan batas dari ATR/BPN, maupun tanda pengukuran yuridis.
‎
‎Sementara itu, tangkapan layar video memperlihatkan sejumlah orang berada di area lahan terbuka, dengan aktivitas terfokus pada pohon yang telah ditandai.

Dalam video tersebut tercantum keterangan “Kegiatan team kita hari ini”, yang mengindikasikan bahwa aktivitas tersebut bersifat terorganisir, bukan tindakan individual spontan.
‎
‎Aktivitas ini terjadi di tengah sengketa HGU PT BULS yang belum memiliki kepastian hukum final, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar kewenangan pihak yang melakukan tindakan di lapangan.
‎
• ‎Kewenangan Lembaga Adat Batu Dipertanyakan
‎
‎Secara hukum, sengketa HGU merupakan ranah administrasi negara dan pertanahan, yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN dan dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun jalur perdata.
‎
‎Namun, keterlibatan Lembaga Adat Batu Sidrap, yang dalam pemberitaan sebelumnya dinilai cenderung berpihak kepada PT BULS, justru memunculkan kesan bahwa lembaga adat tersebut melampaui peran sosial-budaya dan masuk ke ranah hukum negara.

‎Publik mempertanyakan: atas dasar kewenangan apa lembaga adat melakukan tindakan di lahan sengketa, ‎dalam kapasitas apa penandaan fisik dilakukan, serta apa hubungan sebenarnya antara Lembaga Adat Batu dan PT BULS.
‎
• Dasar Hukum Lembaga Adat dan Batasannya

‎Keberadaan lembaga adat di Indonesia memang diakui oleh negara, namun dengan batas yang tegas:
‎
‎- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengambil alih kewenangan negara.
‎
‎- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 menegaskan bahwa lembaga adat tidak berwenang:
‎
‎1). Menangani sengketa HGU,
‎2). Menentukan sah atau tidaknya sertifikat tanah,
‎3). Melakukan penetapan atau penandaan batas lahan, atau
4). Mengklaim penguasaan lahan tanpa dasar hukum.
‎
‎Dengan demikian, penandaan dan aktivitas fisik di lokasi sengketa, sebagaimana terlihat dalam foto dan video tersebut, bukan kewenangan lembaga adat, melainkan ranah hukum negara.
‎
‎Potensi Konsekuensi Hukum
‎Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hak yuridis yang sah, maka secara hukum dapat berimplikasi pada:
‎Perdata:
‎
– ‎Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum apabila merugikan pihak lain.
‎
– Pidana Pertanahan / Konflik Agraria: ‎jika terdapat unsur penguasaan atau klaim sepihak atas lahan.

– ‎UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas:
‎
‎Apabila lembaga adat berfungsi layaknya organisasi kemasyarakatan dan menyalahgunakan fungsi atau menciptakan konflik sosial.
‎
• ‎Desakan Klarifikasi Terbuka
‎Petani Kampung Wala mendesak agar:
‎
– ‎Lembaga Adat Batu Sidrap memberikan klarifikasi terbuka terkait dasar dan tujuan aktivitas di lapangan,
‎- ‎PT BULS menjelaskan relasinya dengan lembaga adat, serta
– Pemerintah daerah dan ATR/BPN tidak membiarkan penyelesaian sengketa hukum dialihkan ke ranah non-yuridis.
‎
‎Tanpa klarifikasi, keterlibatan lembaga adat dalam bentuk tindakan fisik di lapangan dinilai berpotensi mengaburkan substansi sengketa HGU, memperpanjang konflik agraria, serta mencederai marwah lembaga adat itu sendiri.
‎
‎Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini diberikan hak jawab dan hak koreksi. ***

Sejumlah dugaan pelanggaran prosedural dinilai dapat menjadi alasan hukum kuat untuk membatalkan sertifikat HGU tersebut, jika diuji melalui jalur Tata Usaha Negara maupun perdata.

Sorotan ini menguat seiring munculnya indikasi kesalahan penetapan objek (error in objecto) dan dugaan lahan oversize yang saling berkaitan.

“Kami duga ijin perpanjangan HGU PT BULS sarat pelanggaran, harus kita uji di Pengadilan dan Kementerian,” ujar salah seorang Petani Lokasi Kampung Wala, Kamis (8/1).

Berikut beberapa penyebab yang disampaikan Petani :

1. Melawan Rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000

Sertifikat HGU PT BULS yang terbit tahun 2002 diduga mengabaikan Surat Rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000, yang secara tegas menyebut lokasi Kampung Wala sebagai objek sengketa tanah dan merekomendasikan agar lahan tersebut dikeluarkan dari areal HGU.

Pengabaian rekomendasi tersebut berpotensi menimbulkan cacat administratif dalam penerbitan sertifikat.

2. Error in Objecto Akibat Tidak Ada Pengukuran Ulang

Dugaan error in objecto dinilai bersumber dari tidak dilakukannya pengukuran ulang lahan sesuai prosedur pada saat perpanjangan atau penerbitan kembali HGU PT BULS.

Indikasi kuat dari dugaan ini terlihat dari pagar PT BULS yang tetap berada pada posisi yang sama, baik saat HGU tercatat seluas sekitar 11 ribu hektare maupun ketika luas HGU berubah menjadi sekitar 6 ribu hektare.

Secara prosedural, perubahan luas HGU seharusnya diikuti dengan pengukuran ulang dan penetapan batas baru di lapangan. Ketika batas fisik tidak berubah, muncul dugaan bahwa objek HGU tidak pernah diverifikasi ulang secara faktual.

3. Dugaan Lahan Oversize Menguat

Tidak adanya pengukuran ulang tersebut secara langsung memperkuat dugaan lahan oversize, yakni luas penguasaan fisik di lapangan melebihi luas yang tercantum dalam sertifikat HGU.

Jika dugaan ini terbukti, maka HGU PT BULS berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan ketentuan teknis pertanahan, serta membuka ruang pembatalan sertifikat karena ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik.

4. Interval dan Prosedur Perpanjangan Dipertanyakan

Selain itu, interval perpanjangan HGU PT BULS juga dinilai patut diuji. HGU diketahui berakhir pada 31 Desember 2001, lalu hidup kembali pada 31 Januari 2002, hanya berselang sekitar satu bulan.

Rentang waktu yang sangat singkat tersebut memunculkan pertanyaan serius apakah telah dilakukan:

– evaluasi penguasaan lahan,
– pengukuran ulang, serta
– pemenuhan syarat administratif dan teknis lainnya.

• Berpotensi Cacat Prosedural

Akumulasi dari:

1. pengabaian rekomendasi Pemda,
2. dugaan error in objecto,
3. tidak adanya pengukuran ulang,
4. dugaan oversize, serta
5. proses perpanjangan yang sangat singkat, dinilai cukup untuk menyimpulkan bahwa Sertifikat HGU PT BULS berpotensi cacat prosedural dan substantif, sehingga terbuka untuk diuji dan dibatalkan melalui jalur hukum.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini diberikan ruang hak jawab dan hak koreksi. ***

Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Krisna Bayu, yang disebut-sebut terlibat bersama Antonius Adi Wirawan, menegaskan bahwa kehadiran mereka di arena pertandingan semata-mata untuk menjalankan tugas organisasi sesuai aturan yang berlaku, bukan untuk menekan atlet.

“Kalau menyebut NOC Indonesia sebagai oknum, sebaiknya memahami dulu aturannya. Kehadiran saya di kickboxing bukan tanpa dasar. Banyak isu berkembang, tapi saya tidak ambil pusing,” ujar Krisna Bayu di Jakarta.

Isu ini mencuat setelah Jerni mengunggah video kritik di media sosial Instagram, yang menyinggung dugaan kecurangan terhadap atlet kickboxing Indonesia dalam pertandingan.

Dalam pengakuannya, Jerni menyebut dirinya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan diminta menghapus unggahan tersebut, serta ditekan menjelang prosesi penyerahan medali.

Krisna Bayu menjelaskan, langkah yang diambil pihak NOC Indonesia bukan bentuk intimidasi, melainkan upaya komunikasi dan mediasi setelah pihaknya berkoordinasi dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) Ngatino, serta Presiden Asia Kickboxing Confederation (AKC), Nasser Nassir.

“Kami mengambil langkah berbicara dengan atlet. Saya mantan atlet, saya tahu betul bagaimana rasanya. Dalam olahraga, khususnya saat pengalungan medali, yang dijaga adalah kesakralannya. Bukan soal peringkat pertama, kedua, atau ketiga, tapi penghormatan atas prestasi,” tegasnya.

Dalam dinamika tersebut, Jerni sempat tidak diperkenankan naik podium karena unggahan kritiknya masih beredar. Bahkan, perwakilan NOC Indonesia sempat diminta untuk menggantikan posisi atlet saat seremoni. Namun situasi itu, menurut NOC, bukan bentuk sanksi personal, melainkan bagian dari prosedur teknis penyelenggaraan.

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, turut menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil jajarannya dilakukan berdasarkan aturan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan cabang olahraga terkait.

“Semua keputusan kami ambil sesuai regulasi. Tidak mungkin NOC berjalan sendiri. Kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan cabang olahraga. Prinsip kami jelas: memastikan hak atlet tetap terlindungi dan proses berjalan sesuai aturan,” kata Okto.

Lebih jauh, polemik kickboxing Indonesia di SEA Games 2025 disebut tidak berdiri sendiri. Persoalan ini merupakan bagian dari rangkaian masalah sebelumnya, terkait sanksi yang dijatuhkan WAKO Asia terhadap manajer tim kickboxing Indonesia, Rosi Nurasjati, serta seorang pelatih berkewarganegaraan Kirgistan.

NOC Indonesia mengungkapkan bahwa pada September 2025, pihaknya menerima surat resmi dari WAKO Asia yang menyatakan kedua individu tersebut dijatuhi sanksi karena dianggap melanggar Statuta WAKO. Dampaknya, keduanya tidak diperkenankan terlibat dalam seluruh kegiatan di bawah naungan WAKO Asia, termasuk SEA Games 2025.

Atas dasar itu, nama Rosi Nurasjati tidak dimasukkan dalam daftar resmi Kontingen Indonesia, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi internasional yang berlaku.
Dengan klarifikasi ini, NOC Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga profesionalisme, tata kelola olahraga yang baik, serta perlindungan terhadap atlet, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan nasional dan internasional.

Tim redaksi

Rima Thalib, selaku Direktur Program PT Lazuardi Titian Wisata sekaligus Owner Kemala Group, menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan standar pelayanan demi memastikan jamaah mendapatkan perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan profesional.

“Pelayanan yang memuaskan adalah prioritas kami. Kami ingin setiap jamaah merasa aman, nyaman, dan didampingi dengan baik selama menjalankan ibadah umroh,” ujar Rima Thalib.

Rombongan jamaah tampak antusias saat berfoto bersama di kawasan Masjid Quba, Madinah. Keberangkatan ini menjadi bagian dari agenda rutin Kemala Group dalam menyediakan layanan umroh berstandar tinggi dengan pendamping ibadah yang berpengalaman.

—

Jamaah Berikan Testimoni Positif Selama Perjalanan

Selama perjalanan, sejumlah jamaah memberikan kesan positif terhadap pelayanan yang diberikan PT Lazuardi Titian Wisata melalui Kemala Group. Pelayanan yang rapi, ramah, dan terstruktur menjadi poin penting yang disebutkan jamaah.

Beberapa tanggapan jamaah antara lain:

> “Dari bandara saja sudah terasa rapi. Semua diarahkan dengan baik, tidak ada kebingungan. Pelayanan sangat memuaskan.”
— Siti Nurhayati, Surabaya

> “Pembimbing ibadahnya sangat sabar. Saya yang baru pertama kali umroh merasa lebih tenang dan terbantu.”
— H. Ahmad Fajar, Bandung

> “Hotel yang disediakan dekat masjid, bersih, dan nyaman. Transportasi bus pun tertib dan tepat waktu.”
— Intan Wahyuni, Yogyakarta

> “Pendamping Kemala Group selalu memantau kami sejak di pesawat hingga tiba di hotel. Kami merasa aman selama perjalanan.”
— Mohammad Rizki

> “Informasinya jelas, jadwalnya teratur. Detail-detail kecil pun sangat diperhatikan.”
— Nurul Hidayah, Medan

Testimoni ini memperkuat reputasi Kemala Group dan PT Lazuardi Titian Wisata sebagai penyelenggara perjalanan umroh yang mengutamakan kualitas pelayanan, kenyamanan jamaah, dan pendampingan ibadah yang optimal.

—

Rima Thalib Tekankan Kenyamanan Jamaah sebagai Prioritas

Rima Thalib menegaskan kembali komitmennya bahwa pelayanan yang nyaman, profesional, dan aman adalah nilai utama yang terus dijaga.

“Kami ingin jamaah bisa fokus pada ibadah, tanpa memikirkan hal-hal teknis. Kenyamanan jamaah adalah tanggung jawab kami,” tegasnya.

Rombongan jamaah akan menjalani rangkaian ibadah umroh pada 4–12 Desember 2025, termasuk ziarah, bimbingan ibadah intensif, serta agenda spiritual lainnya yang disusun dengan baik

Momentum ini bukan sekadar kunjungan biasa—melainkan langkah konkret menentukan arah perayaan akbar yang digadang-gadang menjadi kegiatan organisasi terbesar di Kabupaten Maros pada tahun ini.

Rombongan disambut oleh jajaran pimpinan dan manajer mall, di mana diskusi langsung mengarah pada pembahasan inti: kesiapan Grand Mall sebagai tuan rumah Anniversary Kiwal Garuda Hitam. Pembicaraan berlangsung intens, menyentuh berbagai aspek mulai dari tata letak kegiatan, keamanan, koordinasi teknis, hingga peluang keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM lokal.

ABM Tegaskan Mandat: “Ini Amanah Langsung Mabes – Anniversary Harus Berjalan Spektakuler dan Tertib”

Dalam pernyataannya, ABM menegaskan bahwa rencana Anniversary ini merupakan arahan langsung dari Mabes Kiwal.

“Kami di daerah menjalankan amanah Mabes. Anniversary ini harus terlaksana dengan tertib, bermartabat, dan semeriah mungkin. Ini adalah momentum besar bagi keluarga besar Kiwal Garuda Hitam dan masyarakat Maros,” tegas ABM dengan penuh keyakinan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa acara ini tak hanya menjadi kegiatan internal, namun sebuah agenda strategis yang berada dalam komando pusat, serta memiliki bobot besar bagi organisasi.

Kesiapan Internal Terukur: Sekretaris & Bendahara Pastikan Semua Aspek Aman

Sekretaris Kiwal Garuda Hitam menekankan pentingnya koordinasi lintas pengurus:

“Kami mempersiapkan Anniversary secara menyeluruh. Komunikasi hari ini adalah fondasi agar pelaksanaan nanti berjalan mulus tanpa hambatan.”

Sementara Bendahara Kiwal menambahkan:

“Dari sisi administrasi, pendanaan, dan perlengkapan, kami siap penuh. Anniversary harus menjadi acara yang membanggakan semua pihak.”

Dukungan Kuat Grand Mall: “Kami Siap Menjadi Tuan Rumah Perayaan Besar Ini”

Pihak Grand Mall Maros menyambut rencana tersebut dengan antusias.

“Grand Mall selalu mendukung kegiatan komunitas dan sosial yang positif. Kami siap memfasilitasi Anniversary Kiwal Garuda Hitam sesuai prosedur dan fasilitas terbaik yang kami miliki,” ungkap salah satu manajer mall.

Dukungan mall ini memberikan sinyal kuat bahwa Anniversary Kiwal Garuda Hitam berpeluang menjadi perhelatan besar yang ramai dikunjungi dan berdampak luas.

Diprediksi Jadi Event Besar yang Menyita Perhatian Publik & Pemerintah Daerah

Dengan arahan Mabes, soliditas MPC Maros, keterlibatan PAC Mandai, dan dukungan Grand Mall, Anniversary ini diperkirakan akan:

Menarik ribuan pengunjung

Menghidupkan ekonomi lokal, khususnya UMKM

Menjadi panggung eksistensi positif Kiwal Garuda Hitam

Mendapat atensi pemerintah daerah melalui dampak sosialnya

Menjadi momentum pemersatu anggota Kiwal lintas wilayah

Anniversary ini diproyeksikan bukan sekadar acara internal—tetapi perayaan besar yang memberi warna baru bagi dinamika masyarakat Maros.

Laporan: TIM JAMC MAKASSAR 

Acara yang digelar di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tersebut menghadirkan narasumber dari tiga lembaga kunci pengawas negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, serta Kementerian PANRB. Kehadiran mereka menambah bobot penguatan integritas aparatur Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang negara.

Tekankan Integritas & Tata Kelola Bersih

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar slogan, tetapi merupakan gerakan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.

“Korupsi dan gratifikasi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan moral, integritas, dan budaya kerja. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran individu, sistem organisasi yang kuat, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif,” tegas Bugie Kurniawan.

Dalam kesempatan tersebut, Bugie menjabarkan empat langkah prioritas yang terus diperkuat jajarannya:

Mencegah potensi korupsi dan penyimpangan layanan

Meningkatkan transparansi proses pelayanan

Memperkuat budaya kerja berintegritas

Menjaga kepatuhan pada prinsip pemerintahan yang bersih

Core Value PRIMA Jadi Fondasi Perubahan

Dalam kegiatan ini, seluruh pegawai kembali ditekankan untuk menerapkan nilai dasar PRIMA, yaitu:

1. Profesional

2. Responsif

3. Integritas

4. Modern

5. Akuntabel

Kelima nilai tersebut menjadi panduan perilaku dalam setiap layanan dan keputusan, sebagai standar etika aparatur Imigrasi menghadapi tantangan modern.

Transformasi Digital: Senjata Utama Tekan Peluang Penyimpangan

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menempatkan digitalisasi sebagai tulang punggung pencegahan gratifikasi.
Berbagai inovasi digital telah dan sedang diterapkan, antara lain:

Sistem antrean daring

Layanan publik berbasis digital

Pengawasan keimigrasian elektronik

Mekanisme pengendalian internal yang otomatis

Langkah ini bertujuan mempercepat layanan sekaligus mengurangi kontak langsung yang berpotensi dimanfaatkan sebagai celah gratifikasi.

“Inovasi digital kami hadirkan untuk memastikan pelayanan semakin cepat, tepat, humanis, dan bebas penyimpangan,” ujar Kepala Kantor.

Penguatan Dari Tiga Lembaga Pengawas Negara

Para narasumber dari KPK, Ombudsman, dan KemenPANRB memberikan penguatan strategis terkait:

Teknik pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik

Standar penilaian maladministrasi

Indikator utama reformasi birokrasi

Strategi pengembangan integritas aparatur

Sinergi antara Imigrasi dan lembaga-lembaga pengawas nasional ini diharapkan memperkuat mekanisme kontrol dan mutu layanan publik, khususnya pada sektor keimigrasian yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat luas.

Mendorong Kepercayaan Publik & Pemerintah

Kegiatan ini menunjukkan bahwa Imigrasi Jakarta Selatan tidak hanya fokus pada pelayanan administrasi, tetapi juga pada kualitas moral dan integritas lembaganya. Pendekatan ini sangat penting untuk menjawab tuntutan publik dan pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan negara yang bersih, transparan, dan modern.

Dengan kolaborasi aktif bersama KPK, Ombudsman, dan KemenPANRB, Imigrasi Jakarta Selatan memastikan bahwa komitmen antikorupsi bukan hanya formalitas, melainkan budaya kerja yang terinternalisasi pada seluruh jajaran pegawai.

Laporan: Hans Montolalu

JAMC NASIONAL