Pangdam: Mamasa Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Utama

Dalam sambutannya, Pangdam XXIII Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menyampaikan kekagumannya terhadap potensi alam Kabupaten Mamasa yang dinilai memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata unggulan di Pulau Sulawesi.

“Mamasa yang penuh dengan kasih ‘mamase’ akan menghangatkan setiap orang yang hadir di sini. Siapa pun yang datang ke Mamasa akan merasakan berkat dan kasih dari makna yang terkandung dalam kata Mamasa,” ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk turut mempromosikan potensi pariwisata Mamasa kepada masyarakat luas saat menjalankan tugas di berbagai daerah.

TNI Kawal Program Pembangunan Nasional

Pangdam menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki sejumlah tugas tambahan dalam mendukung program pembangunan nasional di daerah.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah kegiatan cetak sawah seluas 300 hektare di Kabupaten Mamasa. Program tersebut dinilai memiliki potensi menjadi proyek percontohan nasional karena kondisi geografis Mamasa yang bergunung dan cukup menantang.

Selain itu, TNI juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan dengan total 78 titik yang menjadi fokus implementasi di wilayah Kodam.

TNI juga menjalankan program pembinaan generasi muda agar terhindar dari berbagai permasalahan sosial seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja.

“Saya berharap koordinasi dan harmoni antara TNI dan pemerintah daerah terus terjaga dalam melaksanakan berbagai program negara demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bupati Mamasa Apresiasi Kunjungan Pangdam

Pada kesempatan yang sama, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam XXIII Palaka Wira yang untuk pertama kalinya datang ke Kabupaten Mamasa.

“Kami sangat bangga atas kehadiran Panglima Kodam XXIII Palaka Wira Sulawesi Tengah dan Barat. Kondisi keamanan di Mamasa saat ini tetap terkendali berkat konsolidasi yang baik antara Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Bupati.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bukti nyata perhatian TNI terhadap masyarakat Kabupaten Mamasa.

Ditutup dengan Buka Puasa Bersama

Kegiatan ramah tamah yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Mamasa kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama rombongan Pangdam XXIII Palaka Wira, jajaran Forkopimda, serta masyarakat yang hadir.

Momen tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Mamasa.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Mamasa yang puncak perayaannya akan dilaksanakan melalui sidang paripurna DPRD pada 11 Maret 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Mamasa Ariantony Utama Bangalino, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak terkait lainnya.

Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menghadirkan sejumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat Dusun Talambai dan sekitarnya.

Tenaga medis yang dilibatkan berasal dari RSUD Kondosapata Mamasa, beberapa puskesmas di wilayah Kabupaten Mamasa, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Tawalian.

Bupati Mamasa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di daerah dengan akses jalan yang masih terbatas.

“Kami menghadirkan sejumlah dokter dari RSUD Kondosapata Mamasa dan tenaga medis dari beberapa puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dusun ini yang akses jalannya masih kurang memadai,” ujar Bupati.

Serap Aspirasi Masyarakat

Selain memberikan pelayanan kesehatan, Bupati Mamasa bersama rombongan juga melakukan dialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengar berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah.

Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi perbaikan akses jalan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor pertanian.

“Kami telah berdiskusi dengan masyarakat terkait berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari akses jalan hingga sektor pertanian. Semua ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan ke depan,” jelasnya.

Kapolres Ajak Warga Jaga Ketertiban

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino mengimbau masyarakat Dusun Talambai untuk terus menjaga kekompakan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah,” ujarnya.

Kedatangan rombongan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat disambut langsung oleh Bupati Mamasa Welem Sambolangi dan Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman di kediaman Wakil Bupati Mamasa di Kecamatan Mambi, Rabu (4/3/2026), dalam rangka Safari Ramadan dan buka puasa bersama.

Acara tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Forkopimda Kabupaten Mamasa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Gubernur Puji Toleransi di Mamasa

Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat Muslim di Kabupaten Mamasa serta mengapresiasi sambutan hangat masyarakat.

Ia juga mengaku terkesan dengan kehidupan sosial masyarakat Mamasa yang dinilai memiliki tingkat toleransi yang tinggi.

“Saya sangat terharu dan terkesan dengan salah satu keunikan Mamasa, di mana dalam satu tahun saya bisa menghadiri dua kali safari, yakni saat Natal dan saat Ramadan. Inilah keunikan Mamasa yang dibalut dengan rasa kekeluargaan dan toleransi yang tinggi,” ujar Suhardi.

Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menjelaskan bahwa pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan prinsip saling melengkapi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Menurutnya, program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertujuan mendukung dan melengkapi pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

“Pembangunan fisik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan untuk melengkapi program pembangunan yang telah dijalankan di Kabupaten Mamasa. Jika ada celah yang belum terjangkau oleh anggaran kabupaten, maka pemerintah provinsi wajib membantu menutup celah tersebut,” jelasnya.

Bagikan 1.000 Paket Sembako

Dalam rangka mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan, Gubernur Suhardi Duka juga menyerahkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat Muslim di Kecamatan Mambi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat nilai kebersamaan tanpa membedakan suku, agama, maupun kepercayaan.

Selain menghadiri Safari Ramadan, sebelumnya Gubernur juga meninjau pembangunan jalan poros Kelurahan Talipuki sepanjang 3 kilometer yang turut dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Bupati Mamasa Apresiasi Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas perhatian dan dukungan pembangunan di Kabupaten Mamasa.

Ia menilai berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Mamasa.

“Bapak Gubernur memberikan perhatian serius terhadap Kabupaten Mamasa. Hal ini terlihat dari berbagai pembangunan fisik yang telah dilaksanakan, termasuk pembangunan jalan Talipuki yang baru saja ditinjau serta perbaikan jalan Nosu–Panak yang terus dibenahi,” ujar Welem.

Bupati juga menyebut dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat dirasakan dalam sektor kesehatan, khususnya dalam membantu penyelesaian persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat Mamasa.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Mamasa Welem Sambolangi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Adel Palulun serta Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman bersama Wakil Ketua TP PKK Hj. Hasnasari Sudirman.

Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa H. Muhammad Syukur, para wakil ketua dan anggota DPRD Mamasa, mantan bupati dan wakil bupati Mamasa, tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Selain peserta yang hadir langsung di ruang sidang, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dari OPD dan kecamatan juga mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting dari kantor masing-masing.

Paparan Sejarah Mamasa dan Laporan Pembangunan

Rapat paripurna berlangsung khidmat dan penuh keakraban. Acara diawali dengan pembukaan sidang oleh Ketua DPRD Mamasa, dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat pembentukan Kabupaten Mamasa.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan implementasi pembangunan oleh Bupati Mamasa.

Dalam sambutannya, Bupati Welem Sambolangi memaparkan berbagai capaian pembangunan serta sejumlah kendala yang dihadapi selama satu tahun masa pemerintahan bersama Wakil Bupati H. Sudirman.

Fokus Pembangunan Pertanian hingga Kesehatan

Bupati menyampaikan sejumlah program prioritas di berbagai sektor, di antaranya sektor pertanian melalui penyediaan pupuk gratis bagi petani serta evaluasi sistem penyaluran dan administrasinya.

Di sektor pariwisata, pemerintah daerah mulai melakukan revitalisasi sejumlah objek wisata guna meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Mamasa.

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah berhasil menjalin komunikasi dengan kementerian terkait sehingga memperoleh bantuan untuk revitalisasi beberapa bangunan sekolah.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah telah mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Mamasa. Selain itu, dilakukan penambahan tenaga medis yang terdiri dari 22 dokter umum, 13 dokter gigi, serta 13 dokter spesialis.

Revitalisasi Pasar dan Penguatan Ekonomi Daerah

Pemerintah daerah juga melaporkan upaya mengaktifkan kembali sejumlah pasar yang sebelumnya tidak beroperasi, salah satunya Pasar Barra-barra yang saat ini direncanakan menjadi pasar penjualan hewan ternak.

Selain itu, berbagai program pembangunan lainnya terus dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilanjutkan Pembukaan Bulan Mamase

Usai rapat paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Bulan Mamase yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-24 Kabupaten Mamasa.

Berbagai agenda turut disiapkan untuk memeriahkan perayaan tersebut, antara lain pameran budaya dan hasil pembangunan, permainan rakyat, serta berbagai kegiatan hiburan dan edukasi bagi masyarakat.

Kebijakan ini diambil karena sekitar 80 persen penduduk Kabupaten Mamasa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik di sawah maupun ladang. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai fokus awal dalam menata pembangunan dan melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah daerah menilai bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai dengan menyentuh sektor yang menjadi mata pencaharian mayoritas warga, tanpa mengabaikan sektor pembangunan lainnya.

Langkah tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pertanian Jadi Prioritas di Tengah Keterbatasan Anggaran

Pemerintahan Welem–Sudirman memanfaatkan peluang pengembangan sektor pertanian sebagai prioritas utama, terutama di tengah keterbatasan anggaran nasional yang berdampak pada daerah.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat telah mengimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran.

Meski demikian, Pemkab Mamasa tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pembangunan sektor prioritas, khususnya pertanian yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Bantuan Pupuk Gratis dan Alat Pertanian

Selama satu tahun pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati Mamasa aktif membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Di sektor pertanian, pemerintah daerah berhasil memberikan dukungan kepada petani melalui program bantuan pupuk gratis pada musim tanam padi pertama tahun 2025.

Selain itu, Pemkab Mamasa juga berhasil mendatangkan berbagai bantuan pertanian, di antaranya:

• Bantuan alat dan mesin pertanian

• Bantuan 40 ton kapur pertanian (dolomit)

• Bantuan bibit padi unggul

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Modernisasi Cara Bertani

Pemerintah juga terus memaksimalkan peran penyuluh pertanian di desa-desa untuk membimbing masyarakat petani dalam mengelola lahan secara lebih efektif.

Salah satu fokus pembinaan adalah perubahan pola bertani tradisional menuju sistem pertanian modern, termasuk:

• Teknik persemaian bibit padi

• Penerapan pola tanam jajar legowo

• Pola tanam serempak untuk pengendalian hama

• Pengaturan waktu tanam yang lebih terorganisir

Meski perubahan pola ini menghadapi berbagai tantangan, para penyuluh pertanian terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas produksi pertanian.

Program Cetak 1.000 Hektare Sawah

Langkah strategis lainnya adalah program perluasan lahan persawahan melalui pencetakan 1.000 hektare sawah baru.

Pada tahun 2025, program tersebut telah dimulai dengan pembukaan 300 hektare lahan persawahan, sementara sisanya direncanakan terealisasi pada tahun 2026.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi padi dan mendukung cita-cita Kabupaten Mamasa menuju swasembada pangan.

Rencana Kantor Bulog di Mamasa

Dalam mendukung ketahanan pangan, pemerintah daerah juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog untuk pembangunan kantor Bulog di Kabupaten Mamasa.

Rencana pembangunan kantor tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2026, sehingga diharapkan mampu memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi pangan di daerah.

Pengembangan Pariwisata Mamasa

Selain sektor pertanian, pemerintahan Welem–Sudirman juga memberikan perhatian pada sektor pariwisata.

Salah satu fokus pembangunan adalah rehabilitasi objek wisata alam Sarambu Liawan di Kecamatan Sumarorong yang sebelumnya ditutup karena alasan keamanan.

Pemerintah menargetkan perbaikan objek wisata air terjun tersebut dapat rampung pada tahun ini sehingga kembali aman dan nyaman dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kunjungan wisata melalui berbagai kegiatan budaya dan pariwisata.

Peningkatan Layanan Kesehatan

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah fokus pada pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang sebelumnya tidak aktif.

Pemkab Mamasa juga berhasil menambah tenaga medis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tambahan tenaga medis tersebut meliputi:

• Dokter umum

• Dokter spesialis

• Tenaga kesehatan lainnya

Selain itu, pembangunan kembali Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondosapata menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Pendidikan

Di sektor pendidikan, pemerintahan Welem–Sudirman melakukan pembenahan sistem birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Pada akhir tahun 2025, pemerintah melakukan penyegaran kepemimpinan di tingkat pendidikan dasar dan menengah melalui proses assessment yang transparan dan akuntabel dalam pengangkatan kepala sekolah.

Bupati dan Wakil Bupati Mamasa juga aktif mengunjungi berbagai fasilitas pendidikan hingga ke daerah terpencil untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pembangunan gedung sekolah yang sempat terhenti.

Pemerataan Akses Internet

Pemerintah Kabupaten Mamasa juga memperkuat infrastruktur telekomunikasi melalui kerja sama dengan BAKTI Komdigi RI.

Melalui kerja sama tersebut, sebanyak 54 unit internet satelit (VSAT) telah didistribusikan ke wilayah yang mengalami blank spot atau belum memiliki akses internet.

Pemerintah masih merencanakan penambahan lebih dari 100 unit VSAT untuk daerah yang memiliki sinyal internet lemah atau belum terjangkau jaringan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

Upaya pemulihan ekonomi daerah juga menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, pertumbuhan ekonomi Mamasa meningkat dari 3,32 persen pada tahun 2024 menjadi 3,37 persen pada tahun 2025.

Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan dari 15,20 persen pada tahun 2024 menjadi 13,01 persen pada tahun 2025.

Penurunan ini tercatat sebagai salah satu yang paling signifikan di Provinsi Sulawesi Barat.

Target Pemulihan Ekonomi 2027

Bupati Mamasa Welem Sambolangi dalam arahannya pada kegiatan Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Mamasa pada 19 Februari 2026 mengingatkan seluruh pemerintah desa dan kecamatan untuk fokus pada program prioritas.

Ia menyampaikan bahwa puncak pemulihan ekonomi Mamasa diharapkan dapat tercapai secara maksimal pada tahun 2027.

Sementara itu, Wakil Bupati Mamasa H. Sudirman menegaskan bahwa meskipun berbagai program pembangunan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Karena itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus bekerja sama dan mendukung program pembangunan daerah demi mewujudkan visi “Mamasa menuju Mamase.”

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Muh. Dasri, dan dihadiri anggota DPRD lainnya, yakni Arham Bustaman, Lubis, Ersad, dan Adi Nurcahyo. Sejumlah insan media lokal turut hadir untuk menyampaikan pandangan serta masukan terkait hubungan kemitraan antara pers dan lembaga legislatif.

Dalam forum tersebut, Arham Bustaman menekankan pentingnya keterlibatan media sebagai pilar pembangunan daerah. Legislator dari daerah pemilihan Bambarasa itu menyatakan bahwa insan pers harus memahami berbagai persoalan daerah serta menjalankan fungsi kontrol sosial guna mendorong kemajuan Pasangkayu.

Menurut Arham, media perlu mengawal proyek-proyek pembangunan yang bermasalah agar menjadi perhatian publik dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan peran media.

“Bukan alasan efisiensi anggaran lalu media dikucilkan. Media adalah pilar pembangunan daerah,” ujarnya.

Arham juga menyoroti persoalan layanan rumah sakit dan kesejahteraan masyarakat yang meskipun telah dianggarkan, masih menyisakan berbagai kendala. Ia menilai peran pengawasan media sangat penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Muh. Dasri menyebut media sebagai “CCTV pemerintah” yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan.

“Media harus berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Dasri mengingatkan agar media tetap menjalankan peran kontrol sosial secara independen, meskipun mendapatkan dukungan anggaran. Menurutnya, fungsi DPRD dan media memiliki kesamaan sebagai pengawas sekaligus pengingat pemerintah.

Anggota DPRD Lubis menambahkan, media harus tetap menyampaikan kebenaran kepada publik meskipun terasa pahit. Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika profesi serta menghindari pemberitaan yang tidak berimbang.

Sementara itu, Ersad mendorong media untuk menjalankan fungsi peringatan (warning system) terhadap kebijakan pemerintah yang keliru, sekaligus memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang berhasil.

DPRD Rencanakan Pembentukan Media Center

Dalam kesimpulan audiensi, DPRD Pasangkayu menyatakan akan mendorong dukungan anggaran bagi media serta mengagendakan rapat lanjutan bersama pihak terkait. Selain itu, DPRD juga merencanakan pembentukan media center di Sekretariat DPRD sebagai sarana mempererat komunikasi dan sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.

Perwakilan insan media yang hadir, Darmawan, mengapresiasi diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat fungsi kontrol sosial media di Pasangkayu.

“Semoga dengan pertemuan ini, fungsi sosial kontrol media semakin ditingkatkan,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan yang sehat dan profesional antara DPRD dan insan pers, demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyelesaian persoalan petani saat ini harus dilakukan dengan melihat langsung kondisi di sawah dan ladang, bukan sekadar merumuskan masalah di atas kertas.

“Persoalan petani harus kita lihat langsung di lapangan dan dibenahi dalam praktiknya. Bukan hanya dibahas dalam rapat atau di atas kertas semata,” ujarnya.

Ketekunan dan Perubahan Pola Tanam Jadi Kunci

Bupati Welem menekankan bahwa keberhasilan petani sangat ditentukan oleh ketekunan dalam bekerja. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada kemalasan maupun pola kerja asal-asalan yang dapat menghambat hasil produksi.

“Keberhasilan seorang petani terletak pada ketekunannya. Jangan dipengaruhi kemalasan. Kerja asal-asalan tidak akan memberikan hasil maksimal,” tegasnya.

Selain faktor ketekunan, ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam praktik pertanian. Menurutnya, mempertahankan pola kerja tradisional tanpa inovasi dapat menjadi penghambat peningkatan produksi.

Bupati mencontohkan pola tanam yang tidak serempak sebagai salah satu kebiasaan yang perlu diperbaiki karena berpotensi meningkatkan serangan hama dan penyakit tanaman.

Dorong Sistem Jajar Legowo

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mendorong petani untuk menerapkan sistem tanam padi jajar legowo, bukan sekadar menghamburkan benih. Menurutnya, metode tersebut dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman serta memudahkan proses penyiangan.

Ia juga menekankan pentingnya kekompakan dalam menentukan waktu tanam agar pola tanam serempak dapat direalisasikan. Hal itu dinilai penting untuk memudahkan pengendalian hama terpadu sekaligus mendukung kelancaran distribusi pupuk dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kada Situruk Tawalian menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan. Ia berharap benih ikan yang diterima dapat dikembangkan dengan baik dan berjanji akan menerapkan pola tanam padi sesuai arahan Bupati.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan pertanian di wilayah Tawalian serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

|Laporan: irmayanti

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan penandatanganan dan penetapan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Mamasa antara Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Politeknik Negeri Pangkajene Kepulauan, yang digelar di Ruang Kerja Bupati Mamasa, Rabu (18/2/2026).

Menurut Welem, kopi Mamasa tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Kopi Mamasa bukan hanya tanaman bernilai bisnis, tetapi juga tanaman kebudayaan yang di dalamnya tertanam nilai-nilai kearifan lokal. Kopi telah menjadi simbol Mamasa sejak dahulu kala. Maka hari ini waktunya kita mengklaim Kopi Mamasa sebagai produk asli daerah, dan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat sendiri, bukan diklaim pihak luar,” tegasnya.

Dorong Sertifikasi Indikasi Geografis

Bupati berharap penandatanganan dan pembentukan MPIG Kopi Mamasa menjadi langkah konkret menuju pengakuan resmi Indikasi Geografis (IG). Ia menekankan pentingnya kerja nyata, bukan sekadar rapat dan rekomendasi.

“Saya berharap tidak perlu lagi terlalu banyak rapat dan rekomendasi. Yang kita tunggu adalah kerja serius agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi petani. Mamasa harus segera memiliki sertifikat, dan kemandirian Kopi Mamasa harus segera diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Direktur Politeknik Negeri Pangkajene Kepulauan, Dr. Reta, S.TP., M.Si., menyampaikan bahwa pembentukan MPIG Kopi Mamasa telah dirapatkan dan ditargetkan dalam enam bulan ke depan sertifikat Indikasi Geografis Kabupaten Mamasa dapat diterbitkan.

Hadirkan OPD dan Pelaku UMKM

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Bernard, S.P., para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pengusaha dan pelaku UMKM Kopi Mamasa.

Langkah pembentukan MPIG ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kopi Mamasa di pasar nasional maupun internasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui perlindungan hukum dan peningkatan nilai tambah produk.

|Laporan: Irmayanti

Dalam kesempatan itu, Dasri mengimbau seluruh jajaran instansi pemerintahan agar tidak bersikap tertutup atau “alergi” terhadap kehadiran jurnalis. Menurutnya, media merupakan instrumen vital dalam mentransformasikan kerja-kerja pemerintah dan legislatif menjadi informasi yang dapat diakses masyarakat luas.

“Media adalah jembatan informasi. Saya meminta kepada semua pihak, jangan pernah alergi dengan media. Bukakan pintu selebar mungkin karena mereka adalah mitra kita dalam memajukan Kabupaten Pasangkayu,” ujar Dasri, disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menambahkan, tanpa publikasi yang baik, berbagai capaian pembangunan daerah tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

Gedung DPRD Milik Rakyat

Dasri juga menegaskan bahwa gedung parlemen bukan ruang eksklusif bagi pejabat, melainkan rumah bagi seluruh masyarakat Pasangkayu, termasuk insan pers.

“Kantor DPRD itu milik masyarakat Pasangkayu, bukan milik pribadi pimpinan atau anggota saja. Silakan rekan-rekan jurnalis datang untuk bersilaturahmi, berdiskusi, atau menyampaikan aspirasi. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi ide yang konstruktif,” tegasnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tantangan Peningkatan Kompetensi Jurnalis

Di sisi lain, Dasri juga memberikan tantangan kepada pengurus IJS Pasangkayu yang baru dilantik agar terus memperkuat kapasitas internal organisasi. Ia berharap jurnalis yang tergabung dalam IJS memiliki kompetensi yang memadai sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, edukatif, serta bebas dari misinformasi.

“Jadilah penjaga kebenaran. Tingkatkan terus kemampuan menulis dan pemahaman kode etik, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Pelantikan DPW IJS Pasangkayu tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan profesionalisme jurnalis sekaligus mempererat sinergi antara pers dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Muslihat Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua Komisi I Arham Bustaman dan Sekretaris Komisi I Andrias. Turut serta anggota Komisi I lainnya, yakni Muhammad Ilham, Muh. Risal, dan Ersad.

Kunjungan tersebut bertujuan memperoleh informasi dan referensi terkait pelaksanaan serta pengawasan Program MBG, khususnya menyangkut aspek teknis di lapangan. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan perbandingan sekaligus acuan dalam pelaksanaan pengawasan program serupa di Kabupaten Pasangkayu.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pasangkayu, Arham Bustaman, mengatakan kunjungan ke DPRD Sigi bukan kali pertama dilakukan. Selain faktor kedekatan geografis, DPRD Sigi dinilai memiliki pengalaman dalam pengawasan Program MBG yang dapat dijadikan referensi.

“DPRD Sigi memiliki pengalaman dalam melakukan pengawasan pelaksanaan MBG. Ini menjadi penting bagi kami sebagai bahan pembelajaran,” ujar Arham.

Ia menjelaskan, meskipun MBG merupakan program nasional, masih terdapat berbagai aspek teknis di lapangan yang perlu dipahami secara rinci oleh DPRD sebagai representasi masyarakat.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD sangat strategis untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kunjungan ini merupakan bentuk inisiatif dan langkah preventif dari DPRD Pasangkayu. Kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penerima manfaat, sementara DPRD tidak melakukan langkah antisipasi. Karena itu, kami melakukan pencegahan sebelum terlambat,” tegasnya.

Arham juga mengungkapkan, di sejumlah daerah telah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG. DPRD Pasangkayu berharap kejadian serupa tidak terjadi di wilayahnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi I berharap memperoleh informasi komprehensif mengenai mekanisme pengawasan, kendala di lapangan, hingga solusi yang telah diterapkan DPRD Sigi maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Informasi sekecil apa pun yang kami peroleh dari DPRD Sigi sangat bermakna bagi kami untuk menjadi bahan evaluasi dan implementasi di Kabupaten Pasangkayu,” tuturnya.

Kunjungan rombongan Komisi I DPRD Pasangkayu diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Sigi bersama Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Sigi.

Kegiatan studi tiru ini diharapkan semakin memperkuat peran pengawasan Komisi I DPRD Pasangkayu terhadap pelaksanaan Program MBG, sehingga program tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.